Connect with us

Nasional

Tata Ruang dan Legalisasi Tanah, Dasar untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata

Sorotjakarta,-
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri Rapat Menteri Tingkat terkait Finalisasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo, Bromo Tengger Semeru, dan Morotai, pada Selasa ( 21/11/2023). Dalam pertemuan ini, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN turut serta meningkatkan pariwisata melalui tata ruang.
“Jadi dari Kementerian ATR/BPN ada hal yang disiapkan, yakni tata ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kami telah meninjau salah satunya di Labuan Bajo untuk tata ruangnya semua sudah kami koordinasikan untuk diselesaikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta.
Melalui tata ruang, pemerintah dapat melakukan penataan agar suatu kawasan pariwisata terjaga bahkan meningkatkan keindahannya, sehingga mengundang lebih banyak wisatawan untuk datang. Hadi Tjahjanto mengungkapkan, beberapa hal yang bisa diatur adalah mengganti kabel utilitas yang menggantung menjadi tertanam ke tanah, pemusatan tempat sandar kapal wisata, hingga menjaga sepadan pantai.
Selain tata ruang, untuk mendukung peningkatan perekonomian sektor pariwisata, Kementerian ATR/BPN melakukan legalisasi tanah ulayat. “Melalui HPL (Hak Pengelolaan, red) yang diberikan kepada masyarakat hukum adat, tanah jadi sudah memiliki kepastian hukum. Lalu jika ada investor bisa langsung bekerja sama dengan masyarakat adat melalui perjanjian, kemudian diberikan hak berjangka di atasnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, kerja bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan. Salah satu kerja sama yang diharapkan adalah kesiapan pemerintah daerah untuk mengoperasikan infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk mendukung kawasan pariwisata. “Kami minta daerah ketika pembangunan sudah dilakukan harus mempersiapkan biaya opex-nya,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendorong pariwisata berbasis masyarakat agar manfaat perekonomian yang muncul dapat dirasakan langsung. “Kita ingin masyarakat ini jadi lokomotif dalam ekonomi baru,” harapnya.
Pada pertemuan ini juga diserahkan dokumen Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/ITMP oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Parekraf. (rie)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Nasional

error: Content is protected !!