Sorotjakarta,-
Hingga 24 Maret 2020, penyebaran wabah Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai sejumlah 427 kasus positif dan 32 meninggal dunia. Diperkirakan angka ini akan terus naik secara drastis dalam waktu dekat. Untuk mengatasi hal ini, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI segera melakukan tes real-time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) secara massal.
“Kondisi penyebaran corona di Jakarta sudah sangat serius. Kita tidak akan tahu angka pasti penyebaran kalau tidak dilakukan tes massal dan masif. Fraksi PSI minta segera dilakukan, setiap hari sangat berharga. Kita harus terbuka kepada publik, ini sudah seperti situasi perang,” ucap Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Selasa, 24/3/2020.
Total jumlah ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) DKI Jakarta telah mencapai 2.530 orang. Namun demikian, Anggara menekankan, angka tersebut bisa jadi tidak mencerminkan jumlah yang sebenarnya.
“Dalam situasi perang, hal pertama dan utama adalah memiliki gambaran yang lengkap dan utuh mengenai musuh yang akan dihadapi. Sayangnya, saat ini wabah sudah menyebar luas, sehingga sangat sulit untuk melakukan tracing kepada semua orang yang potensial terkena virus,” ucap Anggara.
Dinas Kesehatan telah mendapatkan alat rapid test dari pemerintah pusat sebanyak 100 ribu buah. Di sisi lain, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) menyatakan metode rapid test yang menggunakan serum atau darah sebagai spesimen memiliki tingkat kepercayaan paling rendah. Kementerian Kesehatan pun menyatakan hasil positif yang didapatkan dari rapid test akan diperiksa ulang menggunakan RT-PCR.
“Kalau keadaannya begitu, penggunaan rapid test justru bisa merugikan Pemprov DKI karena harus kerja dua kali. Rugi biaya, tenaga, apalagi waktu. Waktu sangat berharga. Saya minta Pemprov DKI meninjau ulang penggunaan rapid test,” tambah Anggara.
WHO (World Health Organization) merekomendasikan tes RT-PCR untuk mendeteksi virus corona karena memiliki akurasi paling tinggi. Kementerian Kesehatan sudah memberikan izin kepada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta untuk melakukan tes corona berbasis RT-PCR, namun kemampuannya hanya sekitar 500 orang per hari.
“Pemprov DKI harus segera melakukan tes secara massal menggunakan RT-PCR. Dari analisa tim ahli kami, untuk tahap awal setidaknya Pemprov DKI harus melakukan tes sekitar 40.000 orang, atau paling minimal 10.000 per hari. Jumlah tes sebanyak itu agar bisa segera mendapatkan pola penyebaran virus dan melakukan isolasi. Kebutuhan anggaran sekitar Rp 28 miliar dan bisa menggunakan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2020,” pungkasnya.(yurike)
