Sorotjakarta,-
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Sugeng Hariyadi, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman Kalimantan Timur yang dinilai masih jauh dari sentuhan pembangunan dan berbagai program pemerintah.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PDI Perjuangan di Jakarta, Sabtu (30/5/2026). Dalam wawancara usai kegiatan, Sugeng menilai sejumlah program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang dijalankan agar benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama warga yang berada di wilayah pedalaman dan sulit diakses.
“Kalau berbicara tentang rasa keadilan, kita memiliki sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat pedalaman yang belum merasakan manfaat dari program-program pemerintah tersebut,” ujar Sugeng.
Ia menjelaskan, masih banyak daerah di Kalimantan Timur yang membutuhkan perjalanan panjang melalui jalur sungai untuk dapat dijangkau. Bahkan ada wilayah yang memerlukan waktu hingga satu minggu perjalanan. Kondisi geografis tersebut, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengabaikan hak-hak masyarakat yang tinggal di sana.
“Jangan hanya melihat masyarakat yang ada di depan mata. Tengoklah saudara-saudara kita di pedalaman yang juga membutuhkan perhatian. Untuk menciptakan generasi bangsa yang maju, pendidikan harus benar-benar hadir hingga ke pelosok. Bukan hanya programnya yang ada, tetapi juga tenaga pengajarnya dan fasilitas pendukung lainnya,” tegasnya.
Sugeng mengungkapkan bahwa persoalan di pedalaman tidak hanya berkaitan dengan pendidikan. Infrastruktur dasar seperti listrik pun masih menjadi kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Kami sudah merdeka puluhan tahun, tetapi masih ada wilayah yang belum menikmati kemerdekaan secara utuh. Jangankan pendidikan, listrik saja masih belum tersedia di beberapa daerah. Karena itu kami berharap pemerintah lebih serius memperhatikan kondisi masyarakat pedalaman,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Sugeng menegaskan bahwa dirinya bersama anggota DPRD lainnya terus berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat agar berbagai program pembangunan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.
“Kami hadir di tengah masyarakat dan berusaha agar program-program pemerintah bisa benar-benar masuk ke wilayah yang membutuhkan. Kami terus memperjuangkan hak masyarakat agar mendapatkan perlakuan yang sama sebagai warga negara Indonesia,” ujarnya.
Meski mengakui adanya berbagai keterbatasan dalam memperjuangkan aspirasi tersebut, Sugeng menegaskan bahwa masyarakat pedalaman memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan.
Ia berharap suara masyarakat pedalaman dapat menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga ketimpangan pembangunan yang masih terjadi dapat segera diatasi.
“Jangan sampai yang terlihat hanya bagian yang indah-indah saja. Di balik itu masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan perhatian negara. Kami juga bagian dari Republik Indonesia dan berhak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya,” tuturnya.
Sugeng menambahkan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan bukanlah sekadar keluhan, melainkan fakta yang dialami masyarakat sehari-hari.
Karena itu, ia berharap suara dari daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional ke depan.
“Kami berbicara berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat didengar dan menjadi bahan pembicaraan di tingkat pusat agar pembangunan benar-benar merata hingga ke wilayah paling terpencil,” pungkasnya.(yr)
