Sorotjakarta,-
Pro kontrapun terjadi di tengah masyarakat Papua khususnya bagi masyarakat Pegunungan Bintang usai pemerintah pusat pada 30 Juni yang lalu melalui sidang Paripurna DPR RI menetapkan 3 UU Daerah Otonomi Baru (DOB )di Papua.
Ketiga wilayah tersebut: Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Akibat UU DOB yang disahkan pemerintah pusat berakibat terjadinya aksi demo beberapa waktu lalu, dalam aksi tersebut mereka menuntut agar Pemerintah pusat mengembalikan wilayahnya seperti semula dan mengancam jika tuntutan mereka tidak didengar maka mereka akan bergabung ke Negara Papua Nugini.
“100% masyarakat Pegunungan Bintang dari semua unsur diantaranya tokoh adat, ASN dan sebagainya menolak masuk kedalam wilayah Papua Pegunungan dan menuntut pemerintah pusat untuk mengembalikan daerah ini seperti semula yakni tetap berada di wilayah Papua Induk dengan kotanya Jayapura.”Ujar anggota DPRD Provinsi Papua dari fraksi Partai Bulan Bintang Yeki Oropka, S.IP pada media saat menghadiri Bimtek di Jakarta, Minggu, 3/7/2022.
Yeki selaku ketua DPC PBB juga sekretaris komisi A yang salah satunya membidangi masalah Pemerintahan mengatakan dengan tegas berada bersama masyarakat.
“Negara ini adalah negara berdaulat jadi setiap keputusan harus mendengar aspirasi masyaralat sebelum memutuskan sesuatu.” Tegasnya lagi
Diketahui Kabupaten Pegunungan Bintang berbatasan dengan negara Papua Nugini.
Sosok kader Partai Bulan Bintang Yeki saat dimintai komentar sorotjakarta.com mengatakan ada dua alasan penolakan masyarakat Pegunungan Bintang, pertama karena faktor kewilayahan yang lebih dekat ke Papua Induk serta yang kedua aspek budaya.
Ia juga menerangkan dalam penolakan wilayah tersebut, masyarakat juga memberikan alternatip kepada pemerintah pusat apabila usulan atau aspirasi masyarakat Pegunungan Bintang tidak diterima, maka pilihan terakhir mereka akan bergabung ke Negara Papua Nugini.
“Bahwa saat ini atau esok akan ada tim dari masyarakat Pegunungan Bintang yang akan ke DPR untuk bertemu langsung dengan Pemerintah pusat untuk membicarakan tentang bagaimana daerah Pegunungan Bintang harus dikembalikan seperti semula.”Terang Yeki
Yeki meyakini pertemuan antara pemerintah pusat dengan perwakilan di daerah akan menghasilkan jalan terbaik demi
menghindari terjadinya aksi demontrasi dan gejolak yang lebih meluas di tanah Papua.(yr)
