Bantuan Komisi XI DPR RI, Nasabah Minna Padi Dapat Hadir Dalam RDP Dengan OJK

Bantuan Komisi XI DPR RI, Nasabah Minna Padi  Dapat Hadir  Dalam RDP Dengan OJK

Sorotjakarta,-
Nasabah Minna Padi (MP) mengucapkan terima kasih kepada Komisi XI, terutama kepada bpk
Fathan Subchi dan Ibu Puteri Komarudin, sehingga hari ini Selasa, 25/8/2020, di gelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) antara nasabah Minna Padi dan OJK di gedung Senayan, Jakarta. Diketahui sebelumnya nasabah Minna Padi telah berulangkali berusaha menghubungi OJK tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas.

RDP dipimpin langsung oleh Dr. H.M. Amir Uskara, Wakil Ketua Komisi XI, dan dari pihak OJK
dihadiri oleh beberapa pejabat IKNB, salah satunya adalah Ir. Hoesen sebagai Kepala
Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komissioner OJK.

Dalam RDP tsb, Hoesen menyatakan hal-hal yang pada intinya sbb:
1) OJK telah mengambil tindakan kepada Minna Padi karena melakukan kesalahan2 dan pelanggaran OJK. Secara tegas Hoesen mengatakan kesalahan MP adalah memberikan fixed rate.

2) MP harus mematuhi dan memenuhi kewajibannya kepada nasabah sesuai dengan POJK 01/POJK.07/2013 Pasal 29 untuk bertanggung-jawab penuh atas kerugian nasabah
yg disebabkan kelalaian MP. Hoesen juga menambahkan bahwa sesuai dengan peraturan kewajiban tersebut berlaku baik untuk Management maupun semua pihak yang ada di MP.

3) MP sudah dibubarkan dan dilikuidasi dimana proses pembayaran ke nasabah harus
dimulai sesuai POJK NO.23/POJK.04/2016 Pasal 47b yaitu dengan NAB pembubaran.

Atas permintaan Wakil Nasabah yang hadir, Hoesen juga menyatakan akan memberikan statement tegas melalui surat resmi dan press confrence mengenai apa kesalahan MP, sanksi dari OJK dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan MP secara terbuka.

Selanjutnya, Hoesen mengatakan, “Kalau menuntut berdasarkan regulasi, mereka (MP) menyatakan sudah tidak mampu”.

Hal ini dirasakan janggal oleh para nasabah, karena disampaikan oleh pejabat tinggi OJK kalau MP tidak mampu membayar. Nasabah berpendapat bahwa seharusnya OJK sebagai regulator, supervisor dan eksekutor, secara tegas menjalankan peraturan yang
ditetapkan oleh OJK sendiri dan juga hukuman yang dijatuhkan sendiri oleh OJK kepada MP.

Menurut salah seorang perwakilan Nasabah MP, Yanti dalam keterangan tertulis yang di terima sorotjakarta.com bahwa nasabah udah menunggu pembayaran dari MP sejak November 2019 dimana sesuai peraturan harusnya selesai dalam bulan Desember 2019. Tapi sampai sekarang ternyata
masih belum selesai juga. Nasabah meminta adanya tindakan tegas dari OJK dan Wakil Rakyat agar nasabah dapat segera menerima pembayaran

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan