Ketum BMI: Pemerintah Harus Lebih Perhatian Terkait Sengketa Lahan Petani

Ketum BMI: Pemerintah Harus Lebih Perhatian Terkait Sengketa Lahan Petani

Sorotjakarta,-
Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi, menyayangkan masih banyak saja kasus terkait kasus lahan pertanian, bukannya berkurang kasus terkait sengketa lahan pertanian tapi malah semakin bertambah diberbagai wilayah di Indonesia. Secara tidak langsung ini bisa menjadi kemunduran dalam bidang pertanian dan kemundurun dalam penanganan kesejahterana rakyat petani di Indonesia. Bukannya tidak mungkin kedaulatan pangan di Indonesia masih hanya mimpi ketika kesejahteran petani diabaikan.

Menurutnya, “Baru-baru ini ada kasus agraria lagi sengketa di Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara antara Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dan PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) atas lahan seluas 854,26 hektar. Sengketa ini berkaitan dengan Hak Guna Usaha (GHU) yang kurang direspon dengan baik oleh pihak PTPN II dengan dampaknya kepada para petani.” ucap Farkhan Evendi dalam rilisnya, Selasa, 11/8/2020.

Selanjutnya kasus antara petani di Batang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batang terkait sengketa penetapan tanah menjadi kawasan hutan produksi dan memasukkan lahan petani dalam di surat keputusannya. Dilanjutkan kasus Petani Majalengka dengan dengan Perhutani juga.

“Seharusnya perlu perhatian dan penanganan khusus terkait sengketa lahan pertanian diberbagai wilayah di Indonesia, ini bisa menjadi cerminan buruk penataan agraris kita puluhan tahun. Karena perlu diingat bahwasanya hasil komoditas pertaniaan menjadi hajat seluruh rakyat Indonesia. Berbicara pertanian tidak bisa dilepaskan dengan lahan pertanian dan petaninya, maka pemerintah harus lebih serius kembali perhatian dan penanganan ini.” Ujar Farkhan Evendi

Lanjut dikatan Ketum BMI (Bintang Muda Indonesia), Melihat kondisi agraria di Indonesia terkesan pemerintah hanya ingin memonopoli bisnis untuk kepentingan negara tetapi melupakan rakyat petani yang seharusnya mereka juga harus diperhatikan dan dibina.
Terkadang pemerintah melupakan bahwa rakyat ini menjadi salah satu komponen penting dalam meneruskan cita-cita bangsa. Pemerintah harus lebih cepat tanggap dalam menangani sengketa dan masalah pertanian, serta mengambil keputusan dan kebijakan memihak kepada rakyat dan tidak merugikan Negara. Periksa dan evaluasi BUMN terkait seperti Perhutani dan para pejabat terkait konflik agraria. Ketika ini bisa direalisasikan semua akan adanya sinergitas antara petani dan pemerintah serta terbentuknya Indonesia yang adil dan makmur,” tutup Farkhan Evendi”.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan