Sorotjakarta,-
Revolusi Industri 4.0 menjadi bahan perbincangan di setiap seminar-seminar, semakin gencar dan gemuruh di bahas di mana-mana, seolah tiada lain yang harus kita pikirkan yakni era industry 4.0 yang semua serba digital, serba online, serba robot.
Demikian dikatakan Rektor Universitas Indraprasta (UNINDRA) PGRI, pada acara wisuda ke 72 bertempat di Sasono Langen Budoyo, Taman MiniIndonesia Indah (TMII), Jakarta Timur (13/11/2019).
Dikatakan Soemaryoto, kali ini saya berbicara tentang revolusi industri 4.0. Ini luar biasa gemuruhnya, seolah kita ini tidak ada lain yang harus kita pikirkan. Kita akan memasuki revolusi industri 4.0. Yang 1.0 adalah saat ditemukannya meain uap oleh James Watt. Yang 2.0 adalah saat ditemukannya tenaga listrik oleh Thomas Alfa Edison. Yang samar-samar itu 3.0. Kenapa ? Karena saat itu sudah ditemukannya mesin komputer. Dan komputer ini sebetulnya sudah dikenal sejak abad 20 tahun 1950-an. Di Indonesia komputer baru masuk tahun 70-an dan itupun sangat langka. Dan dengan komputer ini berkembang luar biasa semua serba komputerize, semua serba online. Sehingga suatu ketika semua yang bekerja dan terlibat dalam proses produksi barang dan jasa adalah robot. Inilah yang ditengarai dengan revolusi industri 4.0. Sudah bisa kita bayangkan dengan apa-apa serba robot, serba mekanik ini pastinya akan menggusur tenaga kerja yang ada dan mempersempit peluang yang akan datang. Ia mengatakan, masih ingat dengan kurikulum 2013, dan sampai detik ini belum tuntas. Dan sekarang sudah akan diubah, direvolusi kurikulum kita. Nah ini tentunya yang harus hati-hati. Karena apa ? Bicara pendidikan itu bicara sistem. Bicara sistem bicara banyak unsur yang terkait yang ada di dalam proses. Dari mulai siswa sebagai input, kemudian guru/dosen sebagai pilar di dalam proses pembelajaran, kemudian ada sarana prasarana sebagai pendukung proses. Nantinya bermuara pada output yaitu lulusan. Yang sekarang dicanangkan adalah bagaimana lulusan kita berdaya saing. Ini yang barangkali harus ditelaah. Karena apa ? Pendidikan kita, Indonesia ini masih relatif muda dan belum saatnya bersaing dengan negara yang jauh lebih maju. Yang tepat adalah bagaimana kita bertahan di negeri sendiri,” ujar Sumaryoto.
Karena itu, lanjut Sumaryoto, jika nanti ada perubahan kurikulum, mustinya kementerian yang ada harus berkoordinasi dengan kementerian yang lain. “Paling tidak Kemendikbud dengan Kementerian Tenaga Kerja. Tidak bisa jalan sendiri. Karena apa? Kita harus ingat, tujuan dibentuknya Indonesia, ada didalam pembukaan Undang-undang Dasar 45 : memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini. Karena UUD 45 adalah sumber hukum tertulis yang harus dilaksanakan oleh semua unsur dan aparatur Pemerintah. Tidak bisa Kemendikbud berjalan sendiri, harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita adalah komunitas pendidikan. Harus hati-hati, yang sudah ada aja belum tuntas. Revolusi boleh, tapi harus diingat banyak kaitannya, nanti terutama masalah kesempatan kerja dan masalah tenaga yang sudah ada,” tegasnya. “Dan daya saing kita juga masih lemah. Jadi tujuan memperkuat daya saing internasional, saya kira itu kurang pas”, tegas Sumaryoto.
Yang lebih tepat menurut Sumaryoto adalah, bagaimana agar bangsa Indonesia menjadi tuan di negara sendiri. “Sehingga arus tenaga dari luar bisa kita bendung dengan cara self sustain dari tenaga kerja yang sudah ada. Karena sudah lama, terutama di pendidikan tinggi, harus ada link and match antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia pasar kerja. Ini yang harus tetap jadi pegangan kedepan”, tandasnya.
Sumaryoto melanjutkan, bila berbicara kurikulum pendidikan tinggi juga tidak semudah membalik telapak tangan. Maka seharusnya bukan revolusi, tapi dilakukan secara gradual, bertahap, melalui suatu penelitian, riset dan sebagainya. “Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai lembaga pendidikan tinggi hanya melaksanakan aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Dibawah binaan LL Dikti Wilayah III.(yurike)
