Sorotjakarta,-
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Senin (8/6/2026). Usai pelantikan, Nanik menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, serta mengedepankan kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan gizi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurut Nanik, program yang dijalankan BGN merupakan program strategis yang tidak hanya bertujuan mencerdaskan anak-anak bangsa melalui pemenuhan gizi, tetapi juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Ini adalah amanah yang harus kami jalankan dengan baik, benar, tulus, ikhlas, dan jujur. Program ini sangat bagus karena kita bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi,” ujarnya usai dilantik.
Dalam menjalankan tugasnya, Nanik akan didampingi oleh sejumlah pejabat yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengelolaan program. Ia menyebut Arum Sari akan membantu mengawasi aspek keuangan secara ketat, sementara Trenggono akan turut mendukung pengembangan dapur-dapur gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur layanan gizi.
Langkah Prioritas
Nanik menjelaskan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi target pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.
Langkah pertama adalah menerapkan moratorium atau penghentian sementara pembukaan titik dan dapur baru. Saat ini, berdasarkan data virtual count, terdapat 27.877 titik operasional yang akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penambahan.
“Kami ingin menata kembali distribusi dapur yang ada. Jangan sampai ada wilayah yang berlebihan sementara daerah lain masih kekurangan. Setelah penataan selesai, baru kami hitung kembali apakah perlu membuka dapur baru atau tidak,” jelasnya.
Penataan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur yang saat ini masih menjadi wilayah dengan konsentrasi dapur terbanyak.
Prioritas kedua adalah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat. Menurut Nanik, BGN akan mengevaluasi kembali apakah seluruh kelompok yang selama ini menerima manfaat memang membutuhkan bantuan secara intensif.
Ia menilai program harus lebih diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga distribusi manfaat dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
“Kami akan melihat kembali apakah jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai 63 juta orang memang seluruhnya membutuhkan, atau ada yang bisa disesuaikan sehingga manfaat dapat diperluas kepada kelompok yang belum tersentuh,” katanya.
Tahun 2026 Fokus pada Kualitas
Selain efisiensi dan penajaman sasaran, Nanik menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum peningkatan kualitas program.
BGN tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian kuantitas, tetapi memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar dan petunjuk teknis yang berlaku.
Pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi, termasuk kapasitas pelayanan dan kualitas pelaksanaannya.
“Kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang ada sudah sesuai dengan juknis. Nanti akan dilakukan pengelompokan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan agar layanan lebih efektif,” ujarnya.
Kurangi Ketergantungan APBN
Langkah terakhir yang menjadi fokus BGN adalah mencari alternatif pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan investor dan pihak swasta dalam pengembangan program.
Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan dilakukan secara hati-hati, terutama untuk wilayah yang telah lebih dulu mendapatkan dukungan investasi.
Untuk daerah yang belum tersentuh investor, BGN akan membuka peluang kerja sama baru guna mempercepat pembangunan fasilitas pendukung program gizi nasional.
“Kami akan mencoba mengurangi penggunaan APBN dengan menggandeng investor atau mitra yang dapat membantu pengembangan program. Untuk wilayah yang belum digarap investor, kami akan mencari pola kerja sama yang terbaik,” jelasnya.
Nanik menambahkan, berbagai langkah strategis tersebut telah mulai dibahas melalui sejumlah rapat internal dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Ia berharap upaya penataan, peningkatan kualitas, dan efisiensi yang dilakukan dapat memperkuat keberlanjutan program gizi nasional serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.(yr)
