Sorotjakarta,-
Isu PHK masal terhadap Presenter, Reporter, Tenaga Ahli, dan pegawai dengan status kontrak, Outsourcing, serta Kontributor, di Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI sudah tersiar di beberapa media online dan platform media sosial lainnya.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut disinyalir dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh negara terhadap kementerian dan lembaga Negara.
Abdul Gofur selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia menyayangkan dan sangat kecewa terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen TVRI dan RRI yang melakukan PHK kepada pegawai kontrak dan kontributor, pasalnya mereka telah lema mengabdi di kedua lembaga tersebut, pun dengan upah yang kecil mereka bertahan untuk bersama memajukan TVRI dan RRI,
“Parahnya lagi PHK kepada pegawai dilakukan hanya melalui pesan WhatsApp, seperti surat edaran dirut RRI kepada kasatker diseluruh Indonesia yang tersebar melalui pesan whatsapp.” Ungkap Gofur
“Harusnya manajemen bisa menempuh cara lain untuk melakukan efisiensi sebelum memutuskan untuk mem PHK pegawainya, karena dampak PHK tersebut bukan hanya kepada diri pegawainya, tetapi nasib keluarganya dirumah.” Ujarnya
“Jika benar PHK yang terjadi dampak dari pemangkasan anggaran yang besar besaran dari Negara terhadap TVRI dan RRI dimana anggaran tersebut untuk menutupi defisit Anggaran Negara, seharusnya Negara bisa menempuh cara lain untuk melakukan efisiensi, seperti mengurangi gaji dan fasilitas pejabat Negara, perjalanan dinas para pejabat, atau mengambil uang Negara dari para koruptor.” Usul Gofur
Untuk menyelamatkan para pegawai TVRI dan RRI FSP ASPEK Indonesia meminta Presiden turun tangan membantu agar para pegawai tersebut tidak di PHK dan dapat kembali bekerja, agar mereka bisa kembali menafkahi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya.(**)
