Connect with us

Daerah

Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Tunda Pembahasan Rekomendasi Usulan Kenaikan UMP DKI Tahun.2023

Sorotjakarta,-
Pembahasan rapat dewan pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang diagendakan Rabu, 16 November 2022 Pukul 13:00 WIB di Gedung Balaikota Blok G lantai 23 mendadak di tunda.

Informasi penundaan tersebut baru disampaikan jam 11.19 WIB melalui group Whatsapp Dewan Pengupahan DKI Jakarta, saat anggota dewan pengupahan unsur Serikat Pekerja/Buruh sedang kordinasi di Balaikota, sekaligus kordinasi lanjutan pengawalan oleh buruh dan pekerja di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Agenda rapat sidang lanjutan pembahasan rekomendasi kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2023 sebelumnya sudah di informasikan secara formal maupun non formal oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 16 November 2022, namun mendadak pada hari Rabu siang di batalkan karena adanya informasi hasil pertemuan dan kordinasi kementerian tenaga kerja RI Dirjen PHI dan Jaminan Sosial dan Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri bersama seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/kota se Indonesia yang dilakukan pada pagi hari 17 November 2022, dalam rangka menjawab dampak penetapan UMP Tahun 2023 di seluruh wilayah” ungkap Dedi Hartono Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari Federasi ASPEK Indonesia.

Dedi menduga pemerintah akan segera melakukan revisi terhadap kebijakan penetapan upah minimum di DKI Jakarta, bahkan diseluruh Indonesia, mengingat pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI pernah melakukan kordinasi dengan seluruh Anggota Dewan Pengupahan di Indonesia dan melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pengupahan yang meminta kepada pihak Kementerian untuk segera melakukan revisi terhadap kebijakan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yang merumuskan penetapan Upah Minimum jauh dibawah Inflasi tambahnya.

Dalam pertemuan konsolidasi Dewan Pengupahan Jabodetabek dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 01 sampai 02 November 2022 di Hotel Ibis Style Gajah Mada Jakarta Pusat, para peserta dan semua unsur yang hadir menyampaikan aspirasinya langsung kepada Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RI, menolak penggunaan PP 36 Tahun 2021 dan meminta segera pihak Kementerian mencabut kebijakan formulasi yang terdapat di PP 36 Tahun 2021 dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023. Artinya jelas bahwa kebijakan pengupahan dengan menggunakan PP 36 Tahun 2021 tidak relevan digunakan dalam penetapan Upah Minum Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tahun 2023.

“Jika pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI tetap memaksakan seluruh wilayah untuk menetapkan upah minimum yang didasarkan oleh PP 36 Tahun 2021, akan berdampak kepada Hubungan Industrial di Indonesia yang tidak kondusif, selain itu dampak perekonomian di Indonesia semakin tidak menentu akibat turunnya daya beli buruh/pekerja akibat kebijakan upah di bawah inflasi.” Lanjut Dedi Hartono.

Dalam rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta hari selasa 16 November 2022, unsur Serikat Pekerja telah menyampaikan kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 sebesar 13% atau senilai dengan Rp. 5.245.295.-, sementara unsur pakar dan ahli telah menyampaikan nilai formulasi sebesar 5,60% atau sebesar Rp. 4.901.798 atau kenaikan UMP DKI hanya sebesar Rp. 259.944 dari UMP Tahun 2022.

“Permasalahan system pengupahan di DKI Jakarta dengan PP 36 Tahun 2021 sangat tidak sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila, dan berdampak kepada Hubungan Industrial yang tidak kondusif kedepannya. Pasalnya dengan menggunakan formula PP 36 Tahun 2021, upah akan berada dibawah inflasi, serta hilangnya upah minimum sektoral di DKI Jakarta, dimana upah sektoral sangatlah membantu para buruh/pekerja memberikan perubahan yang lebih baik dan memiliki asas keadilan bagi tumbunya industry dan sektor usaha yang ada di DKI Jakarta.” Ujar Dedi Hartono.

Harapan kami upah sektoral di DKI Juga harus mulai dimunculkan melalui kebijakan Perda 06 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan yang memungkinkan untuk di angkat agar system pengupahan di DKI Jakarta lebih kondusif kedepan.

“Pihak Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta, harus segera mendorong revisi PERDA No.06 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan di DKI Jakarta harus dibahas oleh seluruh stakeholder, agar semua pihak dapat duduk bersama-sama membahas kesejehteraan buruh/pekerja, demi terciptanya situasi hubungan industrial yang kondusif.” Tutup Dedi Hartono.(yr)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Daerah