Connect with us

Komunitas

Ini Pernyataan Sikap SBMI, Peringati Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Sorotjakarta,-
Tanggal 16 Juni diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional (International Domestic Workers Day) yang menandai pengesahan Konvensi 189 Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga
(PRT).

Konvensi ILO 189 menetapkan standar kerja layak bagi PRT, diantaranya terkait jam kerja,
upah, tempat yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, cuti, kontrak kerja tertulis, kepemilikan dokumen identitas, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, kebebasan berserikat serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil dan setara.

Konvensi ini juga menetapkan
hak PRT, antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, hak atas perlindungan terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan, hak atas kondisi kerja yang layak, lingkungan kerja yang aman dan sehat, hak atas privasi, hak atas kebebasan bergerak,
hak atas upah, hak atas jaminan sosial, hak untuk berserikat dan berkumpul serta hak atas akses keadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa.

Namun sangat disayangkan, hingga 11 tahun usia Konvensi ILO 189, Pemerintah Indonesia belum melakukan langkah-langkah konkrit untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 untuk memastikan perlindungan perempuan PRT, termasuk PRT migran. Stagnansi ini nyatanya terus menempatkan PRT, termasuk PRT migran pada situasi rentan kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual.

Hasil studi SBMI yang dilakukan selama Februari – Juni 2021, tentang “Response dan Tanggung Jawab Perwakilan RI dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia dari Dampak Pandemi COVID-19” di 4 negara tujuan BMI (Malaysia, Singapura, Hongkong dan Arab
Saudi), menguak berbagai ketidakadilan gender termasuk kekerasan, stereotype dan
diskriminasi serta pelanggaran hak-hak terhadap BMI, khususnya PRT Migran di masa pandemi Covid-19.

Berbagai persoalan yang dialami BMI dalam masa pandemi Covid-19,

yaitu: 1). Dampak Ketenagakerjaan, mencakup; a) Masalah gaji (41% BMI yang mengikuti survey mengalami pencurian gaji (wage theft), termasuk gaji tidak dibayar (23%) danpemotongan gaji secara ilegal (18%). Juga, dirumahkan tanpa menerima gaji dan penambahan beban dan durasi kerja tanpa menerima upah lembur; b) Kerentanan pangan; c) Tidak Mendapat Hari libur (dialami 23% dari responden di Malaysia dan Singapura); d) Kekerasan
di tempat kerja (fisik, psikis, dan seksual);

2) Keterbatasan saluran informasi, 3) Dampak kesehatan, 4) Masalah-masalah kepulangan, dan 5) Stigmatisasi (termasuk dianggap sebagai pembawa virus, baik oleh pemerintah dan warga negara tujuan, juga oleh pemerintah dan
sebagian masyarakat di Indonesia).

Studi yang sama juga menemukan bahwa secara umum respons perwakilan RI masih belum memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan BMI yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah juga masih belum maksimal dalam melindungi PRT
migran dari berbagai pelanggaran dan kekerasan (fisik, psikis dan seksual) yang kasusnya meningkat selama pandemi Covid-19.(yr)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Komunitas