Ir. Soegiharto Santoso Bersama Kuasa Hukum Resmi Mengajukan Kasasi

Ir. Soegiharto Santoso Bersama Kuasa Hukum Resmi Mengajukan Kasasi

Sorotjakarta,-
Perkara PKPU No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst atas PT Asuransi Jiwa Kresna telah berakhir dengan homologasi. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Tuty Haryati,SH,MH didampingi hakim anggota Bambang Nurcahyono, SH, MH dan Agung Suhendro, SH., MH serta panitera pengganti Aldino Heryanto, SH,MH, beberapa waktu lalu.

Tepat pada hari ini, Kamis, 25/2/2021 Ir Soegiharto Santoso di dampingi Otto, SH selaku kuasa hukum dari beberapa nasabah Asuransi Jiwa Kresna yang mengajukan upaya kasasi mendatangi Gedung Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.

“Pendaftaran kasasi hari ini agak terhambat karena PN Jakarta Pusat hari ini lock down dari 25-26 Pebruari 2021 menurut informasi ada petugas yang terkena covid.” Ucap Hoky.

Lanjut ucap Ir. Soegiharto Santoso atau yang akrab di sapa Hoky, “Meski demikian kami tetap memasukan laporan dengan melakukan scan dulu dan kemudian akan dikirimkan ke petugas, serta tadi kami telah melakukan pembayaran biaya Kasasi.” Terang Hoky

“Kami sangat menghormati keputusan Majelis Hakim, dimana pada saat itu Majelis Hakim juga menyampaikan, jika ada nasabah yang kurang puas atas putusan ini di persilahkan untuk melakukan upaya hukum.” Terang Hoky

“Kami melakukan upaya hukum karena isi dari perjanjian itu tidak berkeadilan saya juga sudah berkirim surat dua kali mempertanyakan dan berharap ada perubahan hanya menghapuskan salah satu pasal sedikit saja itu tidak dilakukan. Kami menduga ada iktikad kurang baik dari pihak Asuransi Kresna. Oleh karena itu kami berupaya melakukan upaya kasasi.” Ungkap Hoki.

Kami berharap kepada teman-teman yang telah setuju dengan keputusan homologasi dan telah di sahkan oleh Majelis Hakim untuk tetap mendukung upaya kami dalam melakukan upaya hukum Kasasi, mohon doa restunya dan tetap tenang.

“Kalaupun ini berproses jangan diasumsikan bahwa proses pembayaran akan berhenti, kemarin saat PKPU memang penundaan tentu seluruh pembayaran menjadi ditunda, Jika sekarang kami melakukan upaya kasasi bukan berarti akan menjadi tertunda pembayarannya, Itu argumentasi tidak benar.” Jelas Hoky lagi

Saya berharap proses upaya kasasi ini menjadi pembelajaran karena banyak sekali kasus-kasus PKPU dan sebagainya dimana saya mendengar yaitu; “Ada beberapa kasus hampir rata-rata cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3 lancar, mohon maaf selanjutnya tersendat ini tidak kami harapkan. Karena itu kami melakukan upaya hukum dan ini adalah sebuah proses hukum saya berharap temen-temen menghargai dan menghormati apa yang kami lakukan dan tetap berdoa. Apapun hasilnya harus kita terima dengan legowo.” tegas Hoky.

Di tempat yang sama Otto, SH selaku Kuasa Hukum menambahkan, “Apa yang disampaikan Pak Hoky tadi bahwa proses hukum ini harus berjalan kita mengikuti alur hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi proses kasasi ini adalah tahapan setelah homologasi dicapai dan diputuskan oleh sidang majelis kemarin pada tanggal 18 Pebruari 2021. Karena kami punya waktu 8 hari jadi hari ini kami mencoba memasukkan data ini. Hanya saja batas waktunya tanggal 26 Pebruari 2021 jadi pada hari ini kami mau masukkan dulu. Karena hari ini lock down kami berusaha dengan menggunakan e court mendaftar kan proses kasasi ini.

Kami melihat selain apa yang disampaikan Pak Hoky tadi, bahwa isi perjanjian perdamaian ada yang kurang adil terhadap pemegang polis. Kami juga melihat ada beberapa kejanggalan di dalam proses hukumnya sendiri. Oleh karena itu kami mengajukan kasasi karena kejanggalan tersebut. Bagi temen-temen yang sudah menandatangani atau menerima jangan alergi dengan proses hukum yang ada. Ini adalah proses pembelajaran dan proses hukum yang ada di kita. Jadi kalau misalnya diputuskan nanti ujungnya pailit dan sebagainya. Itu juga berguna untuk semua ungkap Otto.

Kami mewakili dari pada pemegang polis yang memberikan kuasa kepada kami untuk membela hak-hak dari pada klien kami. Jadi ini juga berguna bagi semua temen-temen yang sudah menerima perdamaian. Proses hukum kasasi ini tidak menghalangi proses pembayaran homologasi. Itu yang perlu dicatat. Yang ada waktunya kalau tidak salah di bulan Maret harus ada pembayaran, itu tidak terganggu oleh karena proses hukum kasasi ini. Temen-temen kami minta doa restunya semua supaya yang kita upayakan ini untuk kepentingan Bersama, sambung Otto.

Hoky menambahkan ada temen-temen menanyakan kepada saya. Bagaimana peluangnya untuk keberhasilan proses kasasi ini. Tentu saja kalau saya dan Pak Otto dan beberapa orang yang melakukan upaya kasasi mengatakan tentu peluangnya sangat besar dan kita juga tidak akan melakukan upaya kasasi dengan sia-sia. Keadilan dan kebenaran itu akan terungkap. Jadi kita jangan pesimis. Jangan beranggapan bahwa kalau sudah diputus homologasi nanti juga kasasi akan sia-sia. Segala sesuatu yang kita upayakan menuju kebenaran dan menuju keadilan akan berhasil. Kalau ditanya keyakinan, saya sangat-sangat yakin sekali, tegas Hoky.

Oleh karenanya itu saya selalu mengundang media untuk meliput. Karena saya kebetulan ada di Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan pemegang jabatan Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP SPRI Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI). Hal ini sangat berguna menjadi pembelajaran, karena proses PKPU dari berbagai peristiwa Asuransi-asuransi. Yang seharusnya kita yang menjadi korban itu menikmati untuk perlindungan dimasa tuanya tapi nyatanya malah mohon maaf faktanya tidak sesuai yang diharapkan.

“Inilah upaya-upaya hukum yang kami lakukan, nanti jika kami berhasil akan berguna juga bagi seluruh kreditor lainnya, apalagi jumlah triliunan dan korbannya juga ribuan orang.” Tutur Hoky.

“Jadi kalau ditanya keberhasilan kami sangat yakin sekali, tentu pemberitaan-pemberitaan sangat berguna untuk mengedukasi masyarakat luas. Bahwa sesungguhnya upaya kami sangat didukung beberapa pihak, namun ada sebagian pihak pendukung yang tidak mau disebutkan namanya, ataupun tidak mau dicantumkan namanya, karena mereka mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran terhadap masalah hukum. Padahal perlu dicatat hukum tidak perlu ditakuti tapi hukum perlunya ditaati. Jadi perlu saya sampaikan bahwa jangan takut dengan masalah hukum tapi taatlah terhadap hukum.” Tutup Hoky.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan