Dirjen HKI Hapus Merek I Am Geprek Bensu, Kuasa Hukum Mengadu Hingga Ke Presiden

Dirjen HKI Hapus Merek I Am Geprek Bensu, Kuasa Hukum Mengadu Hingga Ke Presiden

Sorotjakarta,-
Saat ini dunia hukum di buat gerah atas tindakan sewenang-wenang yang di duga di lakukan oleh pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI yakni Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dengan menghapus merek I Am Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusan Mahkamah Agung RI.

Di duga Dirjen HKI sengaja menerbitkan surat keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomer HKI-KI-06.07-10 Tanggal 6 Desember 2020 tentang penghapusan merek terdaftar.

Diketahui bahwa sengketa merk I Am Geprek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono telah selesai dan sah memiliki kekuatan hukum dari Mahkamah Agung RI yang patut di jaga dan di lindungi. Namun sebaliknya kini muncul surat penghapusan merek yang di lakukan oleh pejabat di lingkukan Hukum di Republik ini melalui Dirjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

“Sangat ironis dan di sayangkan, ini adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan sesuka hati menghapus merk milik PT Ayam Geprek Benny Sujono yang telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, ini adalah suatu perbuatan melawan hukum, tanpa landasan hukum yang sah menurut hukum,” Ucap Dr. Eddie Kusuma, S.H, M.H saat jumpa pers, di Grend Slipi Tower, Rabu, 21/10/2020.

“Putusan Mahkamah Agung dapat di anulir oleh seorang Dirjen itu sudah kebangetan karena sesuai azas hukum atau prinsip hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur artinya setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, tidak dapat di batalkan kecuali oleh pengadilan yang lebih tinggi. Tetapi dalam hal ini putusan Mahkamah Agung bisa di hapuskan dengan selembar kertas tanpa adanya alasan yang jelas. Hal ini pertama kali terjadi di Indonesia, ini lebih parah dari masa pemerintahan orde baru.” Tegas Eddie di dampingi oleh Ketua PPHKI.

Ia juga menegaskan bahwa selaku pengacara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan demi kepentingan hukum di Indonesia, maka Eddie telah mengambil langkah dengan mengadukan hal ini ke: MA, DPR RI, Presiden, Menkopolhukam dan KPK.

Menyikapi permasalahan ini, Petrus Loyani selaku Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (PPHKI) mendukung langkah-langkah yang di ambil oleh Eddi terutama kepada Presiden untuk bertindak kepada birokrat seperti ini.(yurike)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan