Nasabah Minna Padi: Kendala Pengembalian Dana Nasabah Karena Minna Padi Menyimpang Dari Peraturan OJK

Nasabah Minna Padi: Kendala Pengembalian Dana  Nasabah Karena Minna Padi Menyimpang Dari Peraturan OJK

Sorotjakarta,-
Minna Padi (MP) menayangkan berita di media tentang kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengembalian dana nasabah reksadana Amanah Syariah. Menurut perwakilan nasabah MP yakni Yanti, hal ini karena MP sama sekali mengabaikan peraturan OJK yang berlaku dan sangat merugikan nasabah in-cash yang jumlahnya sekitar 60% dengan dasar-dasar sebagai berikut:
1. Perwakilan Nasabah in-cash telah menolak pengembalian dana RD Amanah Syariah yang direncanakan MP tersebut berhubung dalam POJK No.01/POJK.07/2013 Pasal 29 MP wajib membayarkan semua kerugian nasabah karena kesalahan yang mereka lakukan sehingga dibubarkan/dilikuidasi oleh OJK. Pembayaran kerugian ini sama sekali belum pernah disinggung oleh MP tentang bagaimana dipenuhinya kewajiban mereka tersebut.
2. Selain itu, dalam RDP tgl. 25 Agustus 2020 antara OJK, Komisi XI DPR dan nasabah, Ir.Hoesen MM (Kep.Ekskutif Pasar Modal dan Anggota Dewan Komisioner OJK), sudah menyatakan dengan jelas bahwa MP sudah melakukan pelanggaran sehingga dijatuhkan sanksi pembubaran/likuidasi dan MP melakukan Wanprestasi serta harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan POJK yang berlaku. Pada waktu itu Ketua Sidang, yaitu Bpk. H.M. Amir Uskara, Wakil Ketua Komisi XI, mengatakan bahwa perkataan Pak Hoesen tersebut sudah merupakan sebagai statement resmi dari OJK.
3. Sesuai peraturan POJK NO.23/POJK.04/2016, Enam produk MP termasuk reksadana Amanah Syariah, dibubarkan dan dilikuidasi berdasarkan Pasal 45C yang proses pelaksanaannya diatur dalam pasal 47b yang mengharuskan MP membayar nasabah dengan NAB PEMBUBARAN yaitu pada saat Bank Kustodi menghentikan perhitungan 6 produk MP per 25 Nopember 2019, contoh Amanah Syariah yang nilainya adalah Rp.1,167.39. Dalam kenyataannya MP ingin membayar nasabah dengan NAB LIKUIDASI per 30 September 2020 yang nilainya hanya Rp.198.86/unit. Jadi terdapat perbedaan besar sekali yaitu Rp.968.53/unit, yang tentu saja ditolak oleh nasabah-nasabah.
4. Selanjutnya, OJK membubarkan dan melikuidasi dengan POJK diatas sekaligus untuk 6 reksadana yaitu, Keraton II, Property Plus, Pasopati, Pringgondani, Amanah Syariah dan Hastinapura. Tapi mengapa yang mau dibayar hanya Amanah Syariah saja?.
Seharusnya pembayaran dilakukan juga sekaligus terhadap ke 6 reksadana tsb.

“Oleh karena itu para nasabah menegaskan sekali lagi agar MP memenuhi kewajibannya sesuai dengan POJK yang berlaku dan menghentikan usaha-usaha untuk mengelak dari peraturan dan hukum karena Indonesia ini adalah Negara Hukum.” Terang Yanti melalui keterangan tertulisnya, Senin, 12/10/2020.

Nasabah-nasabah juga untuk kesekalian kalinya memohon OJK, sebagai aparat yang diberi wewenang dan tanggung jawab besar oleh Negara agar tidak menyerahkan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan kepada MP dengan cara “KESEPAKATAN” dengan semua pihak sebagaimana surat OJK ke MP No.S 981/PM.21/2020 tgl. 3 Oktober 2020. Hal ini benar-benar dianggap sangat aneh oleh para nasabah karena peraturan dibuat oleh OJK, hukuman dijatuhkan oleh OJK, lalu kenapa pelaksanaannya diserahkan ke MP dengan “KESEPAKATAN”. Nasabah-nasabah masih percaya bahwa OJK akan dapat dan bisa menjaga kewibawaan hukum Negara serta tetap melindungi nasabah.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan