Inti Permasalahan Kasus Pelanggaran Minna Padi Dan OJK

Inti Permasalahan Kasus Pelanggaran Minna Padi Dan OJK

Sorotjakarta,-
Menjelang RDP kedua yang mempertemukan anggota Komisi XI, OJK dan Minna Padi (MP), nasabah-nasabah korban MP mengharapkan agar wakil rakyat di Komisi XI meminta OJK untuk memperhatikan dan menjalankan hal2 sbb:

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR tgl. 25 Agustus 2020 lalu, Bpk. Hoesen, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komissioner OJK dengan jelas menyatakan bahwa Minna Padi Aset Majemen (MP) telah melanggar peraturan-peraturan OJK sehingga dijatuhkan sanksi pembubaran dan likuidasi atas ke 6 produk reksadananya. Ujar salah satu korban nasabah Minna Padi, Hendry dalam rillisnya, Jumat, 11/9/2020.

Menurutnya, Hal ini menunjukkan secara jelas kasus MP adalah kasus PELANGGARAN yang terjadi di tahun 2019 sehingga dibubarkan dan di likuidasi oleh OJK. Dan sama sekali bukan kasus GAGAL BAYAR seperti yang marak terjadi di tahun 2020.

Tapi MP menjadikan sanksi tersebut sebagai alasan untuk tidak membayar kepada nasabah-nasabah walaupun Peraturan OJK yang dipakai sebagai dasar pembubaran sudah jelas dimana MP diharuskan membayar nasabah dengan NAB PEMBUBARAN paling lambat dalam 7 hari bursa setelah pembubaran yang berarti selesai diawal Desember 2019.
Meskipun OJK sudah dikabarkan berulangkali akan tidak dijalankannya peraturan OJK sendiri tersebut, tapi OJK tetap diam saja. Disinilah yang menjadi inti permasalahnya.

OJK sudah diberikan kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar oleh Negara sebagai regulator, supervisor dan eksekutor dalam hal keuangan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat/konsumen. Sudah jelas MP yang bersalah, dikenakan sanksi, jadi harusnya MP bertanggung-jawab dan bukan menjadikan nasabah sebagai korban. Maka nasabah meminta tanggung jawab nyata dari OJK sesuai dengan Peraturan-peraturan yang dibuat OJK sendiri dan juga UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut :
1. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, khususnya Pasal 29 yang tertulis sebagai berikut:
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
OJK dengan prinsip keterbukaan informasi seharusnya mengumumkan secara resmi dan jelas bukti dan kesalahan MP. Hal ini sangat penting, apabila ada proses hukum di kemudian hari yang disebabkan kerugian antara NAB Pembubaran dengan jumlah dana nasabah. Juga seharusnya OJK yang membuat laporan akibat kerugian tersebut, sesuai
dengan prinsip perlindungan konsumen.
2. POJK NO.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, khususnya Pasal 47b. yang tertulis sebagai berikut:
Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proportional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang
Unit Penyertaan paling lambat 7(tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan

MP disuspend 9 Oktober 2019, kemudian 6 produk reksadananya dibubarkan dan dilikuidasi 22 November 2019 berdasarkan POJK NO.23/POJK.04/2016 ayat 45c dimana pelaksanaanmya diatur dalam pasal 47b. Berdasarkan POJK tersebut, seharusnya MP sudah membayar nasabah sesuai dengan NAB PEMBUBARAN paling lambat diawal bulan Desember 2019.
Nasabah juga menduga bahwa OJK telah melakukan tindakan-tindakan yang “merugikan” nasabah dengan berkompromi dan mengijinkan MP menangguhkan pembayaran sebagai berikut:
a) Pertama sekitar 20% pada tanggal 11 Maret 2020
b) Kedua sisanya pada tanggal 18 Mei 2020 dan sampai saat ini belum direalisasi juga.
Dalam RDP 25 Agustus 2020, dinyatakan oleh Bpk. Hoesen, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komissioner OJK: “kalau menuntut berdasarkan regulasi, mereka (Minna Padi) menyatakan sudah tidak mampu”. Nasabah-nasabah berpendapat pernyataan ini sangat “janggal” karena dikeluarkan oleh seorang Pejabat Tinggi OJK. Karena, untuk apa OJK membuat regulasi dan menjatuhkan hukuman apabila regulasi dan hukuman tersebut boleh “tidak dijalankan”?.
3. Dalam POJK NO.10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, khususnya Pasal 26 tertulis sbb.:
(1) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara Pribadi atas kerugian Manager Investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Pada 5 Agustus 2020 Edy Suwarno selaku Pemegang Saham MP dan Isterinya, Eveline Listijosoputro, selaku Komisaris MP, mengajukan PKPU untuk diri sendiri ke PN Jakarta Pusat. Dalam 2(dua) hari kerja, Permohonan PKPU ini langsung dikabulkan yaitu, tanggal 10 Agustus 2020. Apakah ini juga upaya yang dilakukan untuk menghindari kewajiban hukum pribadi mereka berdua ?.

Dari ke 3 POJK diatas dan kenyataan yang terjadi sampai saat ini, masyarakat, khususnya nasabah-nasabah korban MP meminta bahwa seharusnya OJK mengambil tindakan-tindakan yang sesuai
dengan hukum dan aturan yang berlaku, serta tidak membuat kompromi-kompromi dengan MP yang hasilnya merugikan semua nasabah.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan