FAM NTB Desak BPK RI Audit Anggaran Covid 19 JPS Gemilang NTB

FAM NTB Desak BPK RI Audit Anggaran Covid 19 JPS Gemilang NTB

Sorotjakarta,-
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan badan usaha yang dikelola, dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah. Sebagian besar bahkan secara keseluruhan modalnya berasal dari negara, yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah.

Kemanfaatan dilaksanakan dengan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabilitas,maka dari itu perlu adanya suatu kontrol sosial oleh masayarakat terlebih khususnya kami dari Forum Aktivis Mahasiswa jakarta- NTB yang di singkat FAM NTB menilai adanya suatu indikasi KKN yang di lakukan oleh PT Gerbang NTB Emas ( GNE ) sebagai perusahaan milik Daerah dan adapun permainan dalam pembelian produk yang di lakukan oleh dinas Provinsi NTB.

Berdasarkan aduan perkara ini sedang ditangani Polda dan Kejati NTB. Hasil penelusuran bulan Mei Aktivis Gerakan Peduli Pembangunan Desa (GPPD) NTB telah melaporkan perkara ke Ditreskrimsus Polda NTB. Tetapi hasil sampai saat ini ketegasan dari Polda dan Kejati belum bisa menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi JPS Gemilang tersebut, sebab itu kami mendatangi KPK sebagai lembaga Independen harus turun dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara yang kita cintai ini, karena korupsi merupakan lawan kita semua.

“Kami sebagai mahasiswa dan Masyarakat NTB atas aduan yang kami terima tentu sangat menyiksa mata batin kami, pembagian sembako yang tidak layak untuk dikosumsi oleh masyarakat, mulai dengan pembagian beras berkutu, telor busuk, ikan teri yang berkutu dll, sebagai penyedia seharusnya bisa melihat produk yang harus di bagikan, ini ada apa ? kami sebagai mahasiswa asal NTB yang sekarang sedang menimbah ilmu di Jakarta mengecam PT GNE sebagai penyedia yang gagal sebagai BUMD, apalagi dengan award kemarin itu kami tidak sepakat atas pemberian penghargaan tersebut, tidak layak menerima penghargaan karena gagal dalam menangani Covid 19 di NTB yang masih banyak masalah.” Ucap Yogi Akbar selaku Presidium fAM NTB dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4/9/2020

Adapun aduan tersebut beberapa hal yang di lakukan oleh PT GNE dan Dinas Provinsi NTB : Proses Pembelian Produk dalam JPS NTB Gemilang untuk bansos dan distribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak covid 19 itu dalam temuan tersebut yang bermasalah.

Skema pembelian produk beras pada tahap 1 oleh Bulog, PT.GNE , Dinas Sosial dan Perindustrian di duga terdapat temuan mark up harga pembelian produk.

Ini yang menjadi pokok masalah yang terjagal pada kami sebagai masyarakat NTB, yang dimana Mark Up harga atau Penggelembungan harga dalam pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 9 UU RI nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami menduga bahwa terindikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bulog, PT.GNE, dinas Sosial dan Dinas Perindustrian atas temuan mark up Pembelian/penjualan produk beras tersebut.

Tahap 1 dalam program JPS Gemilang, kami mendapatkan informasi dari pemebelian dan penjualan produk yang beberapa minggu yang lalu kita adukan ke KPK atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT.GNE,Dinas Sosial, Perindustrian,Bulog dalam penanganan covid 19 Provinsi NTB.

Gubernur selaku pimpinan tertinggi Provinsi NTB harus bersifat tegas dalam menangani permasalahan daerah , terlebih khususnya pada penanganan covid 19 ini.
Apabila Gubernur tidak bisa, lebih baik mundur sebagai Gubernur NTB, ini adalah kasus nasional yang harus serius di tangani oleh seluruh provinsi.

Tuntutan kami dari FAM NTB
1. Mendesak BPKP RI untuk segera mengaudit dan mengawasi anggaran Penanganan Covid 19 Provinsi NTB yang bermasalah.
2. Mendesak KPK untuk segera memanggil direktur PT. GNE Terindikasi Korupsi program JPS Gemilang Provinsi NTB.
3. Mendesak KPK periksa Kadis Perinduatrian, Kadis Sosial, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Keluatan/ Perikanan, kepala bulog dugaan korupsi JPS Gemilang.
4. Mendesak Gubernur NTB untuk pecat Direktur PT GNE yang gagal dalam menangani covid 19 Provinsi NTB yang bermasalah.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan