Nasabah Minna Padi Dorong Komisi XI Agar OJK Perintahkan Minna Padi Segera Jalankan Perintah

Nasabah Minna Padi Dorong Komisi XI Agar OJK  Perintahkan Minna Padi Segera Jalankan Perintah

Sorotjakarta,-
Puluhan nasabah Minna Padi Aset Manajemen mendatangi gedung DPR RI pada, Selasa, 25/8/2020. Perwakilan nasabah tersebut datang dari beberapa kota di Indonesia mereka mencari keadilan melalui wakil rakyat agar OJK segera memerintahkan Minna Padi untuk melakukan perintah OJK yakni uang nasabah harus di bayarkan.

Karena hingga tanggal yang telah di tentukan oleh OJK pihak Minna Padi Aset Manajen(MPAM) belum juga membayarkan uang nasabah yang berjumlah sekitar 6 ribu orang.

Perwakilan salah satu nasabah Minna Padi Aset Manajemen mengatakan bahwa “Minna Padi tidak menjalankan perintah OJK berarti tidak menjalankan perintah negara, namun OJK tetap diam. Untuk itu melalui wakil rakyat Komisi XI yang saat ini sedang menjalankan RDP dengan OJK kami berharap agar mendorong OJK untuk memerintahkan Minna Padi untuk melaksanakan perintah.” Ucap Anto

“Kami juga berharap agar Komisi XI memdorong OJK untuk menuntaskan masalah ini dengan baik sesuai aturan. Serta meminta pertanggung jawaban perusahaan bagaimanapun caranya dan sampai manapun akan kami kejar, sampai penyelesaian sesuai aturan.” Tegas Anto

Untuk di ketahui bahwa, Edy Suwarno selaku pemegang saham MPAM dan Rirektur Utama MPAM Djayadi pada awal Desember 2019 melakukan roadshow ke berbagai kota guna menjelaskan proses pembubaran dan likuidasi. Mereka berjanji untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerugian dalam proses pembubaran dan likuidasi, minimal mereka akan mengembalikan dana pokok nasabah. Dan mereka berjanji akan menyampaikan cara dan mekanisme pengembalian dana tersebut pada awal Januari 2020, namun janji tersebut tidak pernah terealisasi.

Pada titik inilah nasabah sangat mengharapkan kehadiran negara, “setelah melalui beberapa kali pertemuan dengan Komiis XI akhirnya para nasabah mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan RDPU dengan OJK dan nasabah lainnya di gedung DPR RI, Senayan Jakarta.” Terang Anto pada awak media

Adapun aspirasi yang di sampaikan nasabah ke wakil rakyat di komisi XI adalah sbb:
1. 6 produk Minna Padi di bubarkan dan dilikuidasi berdasarkan POJK No. 23/ POJK.04/2016 Pasal 45c yang pelaksanaan pembayaran di atur dalam Pasal 47b mengharuskan pembayaran dilakukan berdasarkan NAB Pembubaran.
2. Berdasarkan POJK No.01/POJK.07/2013 Pasal 29 yang menyebutkan bahwa Pelaku Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/ atau kelalaian pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Jasa Keuangan.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan