Jakarta, Sorot Jakarta, (20/11)
Lebih dari 70 persen sekolah dan madrasah di 108
kabupaten/kota di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar (SPM Dikdas). Sementara, sekitar 100 kabupaten/kota telah mengembangkan peta
jalan/roadmap untuk pemenuhan SPM Dikdas secara terukur. Pencapaian tersebut diungkapkan pada Dialog
Nasional Pemangku Kepentingan yang diadakan oleh Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas) di Jakarta pada Senin (20/11).
Dialog Nasional tersebut menandai berakhirnya Program PKP-SPM Dikdas, yang diluncurkan pada Juni 2014 oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, didanai oleh Uni Eropa dan dikelola pihak Bank Pembangunan Asia
(ADB).
Acara tersebut dihadiri lebih dari 200 pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan bupati/walikota dari 108
kabupaten/kota peserta program.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad
menyampaikan apresiasi kepada Uni Eropa dan Bank Pembangunan Asia (ADB) atas dukungannya terhadap
Program PKP-SPM Dikdas, “Dengan dukungan berbagai pihak, Program PKP-SPM Dikdas telah berhasil
menyatukan semangat dan kerja berbagai komponen bangsa untuk menjamin layanan pendidikan secara merata dari Sabang sampai Merauke di era otonomi daerah ini. Semoga program ini bisa memberikan landasan yang
kokoh untuk peningkatan kualitas pendidikan anak Indonesia secara lebih luas.”
Program PKP-SPM Dikdas dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan data akurat serta
mengintegrasikannya dalam proses pengembangan rencana strategis dan intervensi efektif untuk meningkatkan
kualitas layanan pendidikan, dan dalam dokumentasi proses tersebut. Peta jalan kabupaten/kota yang telah
dikembangkan dan ditandatangai oleh bupati/walikota terkait, adalah bukti komitmen kabupaten/kota dalam
pemenuhan SPM Dikdas. Beberapa di antaranya bahkan telah diintegrasikan ke dalam berbagai dokumen
perencanaan anggaran.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guérend menyatakan, “EU mengapresiasi
komitmen kuat pemerintah Indonesia dan kabupaten/kota peserta dalam mengatasi kesenjangan dan memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam menerima layanan pendidikan dasar.
Melalui program ini, salah satu pencapaian penting adalah dimasukkannya konsep SPM sebagai sebuah strategi ke dalam rencana
strategis pendidikan (RENSTRA 2015-2019). Program PKP-SPM DIkdas adalah bagian program dukungan terbesar oleh EU di Asia.”
“Program ini mencerminkan upaya luar biasa pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar
berkualitas kepada semua anak Indonesia, dan juga menjadi sarana kebijakan penting untuk memperkuat tata pemerintahan dan pelayanan yang merata,” kata Winfried Wicklein, ADB Country Director Indonesia.
ADB bangga menjadi bagian program ini, dan kami berharap pengetahuan yang didapat dari program ini dapat dilipatgandakan dan direplikasi di kabupaten/kota lainnya serta dalam inisiatif pembangunan lainnya.”
Dengan 27 indikator, SPM Dikdas memberikan tolok ukur kepada pemerintah kabupaten/kota dan
mempromosikan proses perencanaan dan pemilihan prioritas pembangunan yang efektif dan efisien, menuju
penggunaan sumber daya yang lebihi strategis dan merata.
Dialog Nasional tersebut menampilkan enam bupati yang menyajikan pengalaman pembelajaran dan praktik
inovatif dalam mencapai SPM Pendidikan Dasar serta meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah dan
madrasah.
Acara tersebut juga menampilkan modul-modul pendidikan dasar yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah lainnya serta terus dapat diakses di situs Kemdikbud. (yurike)
