Sorotjakarta,-
Sebuah Lembaga yang peduli dan perhatian terhadap tanah Ulayat LKPASI (Lembaga Komukasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) yang diketuai oleh YM Datuk Juanda Datuk Bentara dari Kesultanan Deli Serdang menggelar Kegiatan Simposium Nasional dan Deklarasi Maklumat Raja Sultan Datu Penglingsir kepala suku marga Pemangku Adat Seluruh Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Mei 2022 yang bertempat di Grand Cempaka Business Hotel, Kawasan Jakarta Pusat.
Ketua LKPASI ( Lembaga Komunikasi Informasi Pemangku Adat Indonesia) YM Datuk Juanda mengataka bahwa pada tahun 2018 , Presiden RI Ir H Joko Widodo bersilahturahmi dengan para Raja, Sultan dan Pemangku Adat dari seluruh Indonesia, untuk membahas masalah tanah Adat (ulayat) .
“Ada empat point dari hasil pertemuan itu antara lain pendataan aser tanah yang di kuasai oleh negara, sertifikasi tanah tanah, optimalisasi tanah kerajaan dan revitalisasi keraton, istana, kesultanan, situs situs dan lain lain terkait sejarah” ujarnya di sela sela acara Rabu (18/5) hotel Gran Cempaka, Cempaka Putih.
Maka pada hari ini digelar Simposium Nasional tanah swapraja, tanah suku marga dan tanah ulayat. Untuk mencari solusi pengelolaan sesuai peraturan pemerintah no 18/2022) yang akan mengembalikan lahan dengan syarat di kelola sendiri
Di tempat yang lain Sekretaris Umum LKPASI YM DR. Ruliah, S.H., M.H mengatakan bahwa LKPASI mempunyai karakter yakni fokus pada masalah tanah wilayah kerajaan kesultanan, memperjuangkan, mengembalikan eksistensinya yang istilahnya telah mengalami kekaburan..
Masih ucap Ruliah, “Saya menggaris bawahi bahwa kegiatan simposium nasional ini adalah sebagai bentuk mitra strategis pemerintah dengan Raja dan Sultan.”
Berharap pemerintah berkenan kalau peraturan / (maklumat) untuk di selesaikan. Nantinya hasil dari Simposium Nasional akan disampaikan karena hingga saat ini banyak konflik lahan (tanah).
Ia berharap maklumat yang di buat oleh Raja dan Sultan se Nusantara sampai ke Presiden di mana pada tanggal 20 Mei seluruh Raja dan Sultan Nusantara yang menghadiri simposium ini akan menyampaikan poin-poinnya dan akan diserahkan kepada pemerintah.(bdi)
