Sorotjakarta,-
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, merespons aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Front Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Tolikara se Indonesia di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (8/9/2026). Pemda memastikan bahwa hak-hak mahasiswa terkait dana pemondokan hingga bantuan studi akhir tetap menjadi prioritas dan akan segera disalurkan.
“Tujuan mereka juga baik. Namun di sisi lain, secara administrasi kami sedang mengupayakan. Tetap kami akan membayarkan mereka punya hak-haknya, yaitu pemondokan dan juga studi akhir,” kata Kepala Bidang (Kabid) TK/PAUD Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kabupaten Tolikara, Pison Kogoya, di lokasi, Selasa (8/9/2026).
Pison menjelaskan, Pemda Tolikara saat ini sedang menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan agar penyaluran anggaran tepat sasaran.
“Pemda sementara memverifikasi dan validasi. Hasilnya sudah clear semua, tinggal kita melanjutkan, menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi untuk menyangkut penyaluran dalam hal pemondokan. Selanjutnya nanti akan disalurkan lagi bantuan beasiswa studi akhir dan studi kelangkaan,” jelas Pison.
Pison juga menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemda untuk membenahi sistem pelayanan di masa mendatang.
“Harapan kami, dengan adanya tuntutan ini, kami dari pemda perlu bijaksana untuk memperbaiki sistem pelayanan yang dituntut atau diminta dari adik-adik, agar ke depannya tidak terjadi terulang lagi seperti demo-demo seperti ini,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan Wainus Kogoya, S.Pd menegaskan bahwa kedatangan perwakilan pemda ke lokasi aksi bertujuan untuk mengawal langsung serta merespons aspirasi para mahasiswa secara damai.
“Kita alumni Jakarta memang. Kondisi mereka memang kita tahu. Saya sangat bersyukur karena adik-adik yang kuliah, yang tadi demo hadir, tidak ada kekerasan, tidak memarah, tapi hargai kita sebagai senior. Jadi apa yang menjadi aspirasi mereka sudah kita terima,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemda berkomitmen menyelesaikan seluruh proses administrasi dan verifikasi data secepatnya demi memenuhi hak para mahasiswa.
“Artinya apa yang disampaikan kita bisa percepat jawab dan terpenuhi. Saya minta segera harus selesaikan bebannya, selesaikan verifikasinya,” tegas Demokrat sapaan akrap Waynus.
Diketahui ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Tolikara se Indonesia menyampaikan beberapa aspirasi tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara di halaman kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat.
Adapun poin tuntutan yakni:
• Meminta Pemerintah Kabupaten Tolikara segera merealisasikan bantuan studi dan dana pemondokan mahasiswa Tolikara se Indonesia dalam waktu dekat.
• Menuntut Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk menghilangkan web/ aplikasi SIMARA, karena sangat merugikan mahasiswa Tolikara se Indonesia.
• Mendesak Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Pendidikan yang menangani bantuan mahasiswa, apabila sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan penerima, dan waktu realisasi bantuan.
• Mahasiswa Tolikara se Indonesia menuntut Pemda Tolikara untuk transparansi mengenai pengelolaan anggaran bantuan mahasiswa.
• Meminta Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil langkah sesuai kewenangan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam penyelesaian persoalan bantuan mahasiswa.
• Meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tolikara memastikan pelayanan bantuan pemondokan mahasiswa dilaksanakan secara adil, transparan, tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
• Apabila Pemerintah Kabupaten Tolikara tidak merealisasikan dana studi dan dana pemondokan, maka Front Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Tolikara se Indonesia akan melakukan eskalasi masa yang lebih besar atau aksi jilid II. (yr)
