Sorotjakarta,-
Setelah menerima surat audensi dari DPP APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) beberapa waktu lalu, komisi V DPR RI memyambut dengan menggelar RDPU pada Senin, 22/8/2022 dengan pembahasan industri properti bidang perumahan dan permukiman.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Syaifullah Tamlihan, APERSI meminta dukungan dari pemerintah melalui wakil rakyat di DPR RI terkait berbagai persoalan dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami berharap apa yang telah kami sampaikan tadi dapat ditindaklanjuti, tadi juga kami telah menyampaikan beberapa solusi, ini perlu kebersamaan dari semua pihak untuk bagaimana rakyat Indonesia yang berpenghasilan rendah memiliki rumah yang saat ini masih banyak permasalahan dilapangan.” Terang Junaidi Abdillah ketua umum APERSI
Menurut Junaidi permasalahan yang di rasakan saat ini oleh APERSI salah satunya, masih banyaknya tumpang tindih kaitannya dengan lahan, sawah dilindungi.
“Untuk sawah dilindungi itu baru timbul saat ini, sedangkan teman-teman di APERSI sudah mempunyai izin, bahkan sampai rumah udah dibangun tidak bisa dibalik nama sertivikat juga tidak ada kepastian untuk masyarakat dalam mendapatkan legalitas tersebut.” Tambah Junaidi pada media, 22/8/2022.
“Kami berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti permasalahan yang telah kami sampaikan dalam RDPU tadi, karena rakyat Indonesia yang butuh rumah tersebut sangat banyak.” Tutup Ketum.(yr)
