Sorotjakarta,-
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) bersama Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, Alumni dan Aktivis Kampus Indonesia (GERAAAK Indonesia) menyampaikan pernyataan sikap moral kebangsaan terkait dinamika politik, hukum, dan keamanan nasional yang tengah menjadi perhatian publik.
Pernyataan sikap tersebut tertuang dalam dokumen Nomor 001/Ist/APTISI-GERAAAK/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, yang ditandatangani oleh Muhammad Budi Djatmiko selaku Dewan Pengurus Pusat APTISI sekaligus Presiden Nasional GERAAAK INDONESIA.
Dalam pernyataan tersebut, Muhammad Budi Djatmiko mengatakan kedua organisasi menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, polemik dokumen administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan keutuhan bangsa.
APTISI dan GERAAAK Indonesia menilai bahwa dinamika kebangsaan saat ini harus disikapi secara arif, bijaksana, dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
Soroti Dugaan Penyadapan terhadap Presiden
Terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, APTISI dan GERAAAK Indonesia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kedaulatan negara, keamanan informasi, serta kerahasiaan kepresidenan.
Keduanya mendorong Presiden untuk memerintahkan audit forensik secara menyeluruh terhadap sistem intelijen dan pengamanan siber nasional. Selain itu, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab diminta diproses secara transparan sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, Presiden juga diharapkan tetap menjaga efektivitas pemerintahan, memastikan pelayanan publik berjalan optimal, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama akses pendidikan, daya beli, dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Serukan Wapres Kedepankan Kenegarawanan
Sorotan berikutnya ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik dokumen riwayat pendidikan menengah melalui jalur pendidikan atau program pathway di Singapura serta persoalan administrasi penyetaraan ijazah yang menjadi perdebatan publik.
Dalam pernyataannya, APTISI dan GERAAAK yang disampaikan langsung oleh M Ketua APTISI dan GERAAAK Indonesia Indonesia tetap menghormati hak konstitusional Wakil Presiden untuk memberikan klarifikasi, menggunakan hak jawab, serta menempuh upaya pembelaan hukum melalui mekanisme peradilan yang tersedia.
Namun, kedua organisasi tersebut menegaskan bahwa dunia akademik menjunjung tinggi integritas, kebenaran substantif, dan kejujuran intelektual.
Bahkan, keduanya menyampaikan seruan agar Wakil Presiden mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela apabila berdasarkan fakta hukum dan pembuktian yang sah benar-benar terbukti terdapat cacat materiil atau tidak terpenuhinya persyaratan kesetaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Seruan tersebut, menurut pernyataan sikap itu, merupakan bentuk dorongan moral untuk menjaga marwah institusi kepemimpinan nasional, memulihkan legitimasi etika kenegaraan, sekaligus mengakhiri polarisasi dan kegaduhan politik yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
DPR Diminta Jalankan Fungsi Pengawasan
Kepada DPR RI, APTISI dan GERAAAK Indonesia meminta agar fungsi pengawasan dijalankan secara objektif, proporsional, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan fakta serta putusan hukum yang relevan.
DPR diharapkan tidak bersikap pasif, tetapi juga tidak mengambil langkah reaktif maupun transaksional yang hanya menguntungkan kepentingan politik kelompok tertentu.
Selain itu, komisi terkait di DPR RI didorong memanggil instansi berwenang di bidang intelijen dan keamanan siber guna mendalami dugaan penyadapan terhadap Presiden serta memastikan perlindungan informasi dan rahasia negara berjalan sebagaimana mestinya.
Elite Politik Diminta Tidak Memperkeruh Situasi
APTISI dan GERAAAK Indonesia juga menyerukan kepada seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik agar mengedepankan etika politik dibandingkan pragmatisme kekuasaan.
Para elite politik diharapkan tidak memanfaatkan situasi yang berkembang untuk melakukan manuver oportunistik yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Partai politik juga diminta menjalankan fungsi pendidikan politik secara sehat, menghindari penyebaran ujaran kebencian, serta mengedepankan dialog dan musyawarah demi kepentingan masyarakat luas.
Kampus dan Masyarakat Diajak Menjaga Persatuan
Sementara itu, kepada seluruh masyarakat dan keluarga besar akademik Indonesia, kedua organisasi mengajak mahasiswa, pemuda, sivitas akademika, serta seluruh elemen masyarakat agar tidak terjebak dalam disinformasi dan polarisasi destruktif.
Aspirasi maupun kritik terhadap pemerintah dan persoalan kebangsaan harus disampaikan secara tertib, damai, beradab, serta tetap berada dalam koridor konstitusi.
Perguruan tinggi dan gerakan kampus juga diharapkan mengambil peran sebagai pilar penerang bangsa dengan menjaga integritas moral, mengembangkan nalar kritis, dan merawat solidaritas nasional.
Dalam penutup pernyataannya, APTISI dan GERAAAK Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan membutuhkan kejernihan hati nurani, penegakan hukum yang adil, serta kerendahan hati untuk menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Pernyataan sikap moral kebangsaan tersebut ditetapkan di Jakarta/Bandung pada 11 November 2026 dan ditandatangani oleh Muhammad Budi Djatmiko atas nama Pengurus Pusat APTISI dan Pimpinan Nasional GERAAAK Indonesia.
Melalui pernyataan tersebut, kedua organisasi berharap seluruh pemangku kepentingan nasional dapat mengedepankan konstitusi, etika kepemimpinan, integritas akademik, dan persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai dinamika nasional.
