Supiori Papua, sorotjakarta.com
Di tengah efisiensi anggaran tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,melalui Kepala Dinasnya Juma Ali mengatakan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3KB tetap menjalankan tiga bidang program utama. Ketiganya meliputi pelayanan KB, penanganan stunting, dan perlindungan perempuan serta anak.
Hal tersebut disampaikan dalam pemaparan evaluasi program yang berlangsung belum lama ini.
Untuk pelayanan bidang KB,stunting dan Kesejahteraan Keluarga, pelayanan masih berjalan normal. Kebutuhan alat kontrasepsi, obat, dan bahan pendukung lainnya saat ini masih disuplai dari Provinsi.
Kita sudah laksanakan sesuai target yang ditentukan. Semua persediaan dari provinsi sudah kita turunkan dan jalankan,” ujar Kadis pula.
Sementara untuk penanganan stunting, bantuan difokuskan kepada anak usia 0-2 tahun dengan kategori sangat pendek dan pendek. Data penerima berasal dari hasil rekapan penimbangan yang dilakukan oleh Puskesmas.
“Kita layani sesuai data. Untuk usia di atas 3 tahun belum kita masukkan karena menyesuaikan anggaran yang ada,” jelasnya.
Di bidang PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak, anggaran mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya di atas seratus, kini ditekan hingga sekitar 60.
Meski begitu, kegiatan sosialisasi tetap dilaksanakan. Pada Maret-April lalu, kegiatan digelar di balai dengan menghadirkan peserta sekitar 100 orang dari wilayah Supiori Utara, Supiori Barat, dan Supiori Timur.
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Polres, khususnya Unit PPA. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya pola asuh “keras tapi terarah” agar masa depan anak dapat terjaga.
Untuk penanganan kasus, saat ini telah tersedia UPTD atau Unit Pelayanan Terpadu Daerah. UPTD berfungsi menampung laporan kekerasan, melakukan mediasi, dan memberikan pendampingan kepada korban, terutama anak perempuan dan ibu korban KDRT yang enggan melapor ke kepolisian.
Kendala yang dihadapi saat ini adalah aplikasi pelaporan Supiori versi terbaru belum berjalan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Provinsi Papua di Jayapura agar sistem tersebut segera aktif.
Kalau Supiori sudah jalan, kita bisa dapat perhatian dari Kementerian PPA. UPTD juga harus berdiri sendiri di luar kantor, tapi masih dalam lingkup P3KB, dan laporannya langsung ke pusat,” terang pak kadis.
Untuk bidang Pemberdayaan Perempuan, program juga mengalami pembatasan. Biasanya ada tiga kegiatan terkait peningkatan kapasitas perempuan di bidang UMKM dan ekonomi keluarga.
Tahun ini kegiatan tetap berjalan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak di tingkat provinsi, di antaranya anggota MRP Provinsi Ibu Lea Ampnir, Kepala Dinas P3KB Provinsi Papua Ibu Selfiana Imbir, dan Ibu Yos Wandosa dari P3KB Provinsi Papua.
Dengan keterbatasan anggaran, P3KB berkomitmen agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal, khususnya di bidang kesehatan keluarga dan perlindungan kelompok rentan.
(Herikson Kbarek & John Mampokem).
