Sorotjakarta,-
Forum Penyuluh Nusantara adalah wadah perjuangan sekaligus organisasi indepedent yang bekerjasama dengan pemerintah, dan anggotanya bertugas melaksanakan program Pembangunan keluarga kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana)
Diketahui saat ini sebagian dari mereka mulai mengeluhkan banyaknya persoalan yang dihadapi di lapangan atau tempat mereka bertugas seperti akses jalan dan listrik, biaya hidup yang tidak mencukupi bahkan terpisah dengan anak yang masih balita.
Salah satu contoh petugas Penyuluh KB yang tak mau disebut namanya asal Jawa Barat demi tugas Negara meninggalkan anak yang masih balita menuju Jawa Timur tempat tugasnya, dimana ia harus menitipkan anaknya yang masih balita kepada orang tua yang telah lanjut usia untuk waktu yang cukup lama.
Apa yang yang menjadi program QUIK WINS Kemendukbangga berbanding terbalik dengan nasib Penyuluh KB.
Dalam arahan Menteri Kemendukbangga/BKKN, Bapak Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd menekankan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak dan berdasarkan data 20,9 persen anak di Indonesia kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun emosional. Padahal, kehadiran seorang ayah sangat krusial bagi perkembangan karakteristik positif pada anak.
“Seorang anak memerlukan sosok ayah bagi perkembangan karakteristiknya. Oleh karena itu, Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, ujar dari beberapa Penyuluh KB yang terpisah dari anak anaknya dan tak mau disebut namanya.
“Sedangkan saya salah satu dari Ayah anak- anak yang masih Balita dan terpisah karena penugasan yang saya laksanakan. Bagaimana Program tersebut bisa maksimal keberhasilannya sedangkan penyuluh KB /PLKB Nya terpisah dari keluarga dan anak- anaknya.” Ucap anggota FPN yang tidak bersedia disebut namanya.
Pada media ia juga mengatakan ada beberapa orang PKB PPPK dan PNS yang ia ketahui dapat pindah sesuka hatinya padahal kedudukan mereka sama yakni sama-sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan dapat mensejahterakan keluarga sesuai dengan program quik wins Kemendukbangga.
“Adapun nama -nama PKB yang bisa pindah sesuka hatinya sudah kami ketahui. Kami sangat kecewa karena sudah pernah mengajukan permohonan mutasi namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya sehingga kami mengadukan hal ini kepada ketum FPN Daud Waruwu.” Ujar nya lagi melalui FDG Pada hari selasa 29 April 2025.
Diduga masih banyak lagi persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh petugas Penyuluh Keluarga Berencana tersebut, disatu sisi mereka harus bekerja untuk menghidupi keluarganya dengan berbagai resiko yang dihadapi namun disisi lain adalah tugas mulia membantu Negara untuk menyukseskan program-program kemendukbangga/BKKBN
Artinya Penempatan (PPPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang jauh dari tempat tinggal mereka berdampak besar terhadap kehidupan keluarga, termasuk tumbuh kembang anak yang harus berpisah dengan orang tuanya.
Mereka ingin Negara hadir dan memberi rasa keadilan terhadap ratusan PPPK yang tersebar di pelosok-pelosok negeri dan dapat merasakan dampak Program BKKBN ke diri mereka juga, diantaranya mewujudkan keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera.
“Kami Penyuluh Keluarga berencana yang sehari-hari bertugas untuk menyukseskan Program BKKBN sementara kami tidak menjalankan 8 fungsi keluarga, kami sendiri jauh dari kata sejahtera dan terpisah dengan anak yang masih butuh pendampingan orang tua dan orang tua yang sudah renta serta sakit-sakitan, dan terpisah sama suami/istri, kami juga ingin merasakan program BKKBN, jadi kami mohon kepada Pemerintah untuk mendengar keluhan kami ini dan mencarikan jalan keluarnya.” Ujar Penyuluh Keluarga Berencana berinisial A pada media baru-baru ini.
Mereka berharap pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN mau mendengar keluhan dan memberikan kebijaksanaan atas persoalan-persoalan yang sifatnya urgent, dan tidak memandang bulu, berpihak pada seseorang dalam penempatan tugas di lapangan.
Persoalan PPPK ini telah mendapat perhatian dari Komisi IX DPR RI pada saat audiensi Forum Penyuluh Nusantara (FPN) di gedung DPR Senayan pada Kamis, 13 Februari 2025. Diduga hingga berita diturunkan belum ada tindak lanjut dari Kemendukbangga/BKKBN itu sendiri.(yr)
