Sorotjakarta,-
Rencana aksi unjuk rasa dan mogok kerja pekerja PT Pos. Indonesia dengan status Mitra di kantor pusat, bandung, Jawa Barat, yang menuntut adanya perubahan status dari Mitra menjadi PKWT, karena selama ini mereka melakukan pekerjaan layaknya pegawai organik perusahaan, namun hak normatif tidak diberikan, disambut oleh manajemen PT. Pos dengan dugaan ancaman PHK bagi pekerja yang mengikuti aksi dan mogok kerja tersebut.
“Info adanya ancaman PHK bagi pekerja yang akan mengikuti aksi unjuk rasa dan mogok kerja kami dapat dari salah satu pegawai organik Perusahaan yang diminta untuk mendata nama-nama para pekerja diwilayah kerjanya masing-masing yang akan mengikuti aksi tersebut” kata Abdul Gofur, Presiden FSP ASPEK Indonesia.
Gofur menyesalkan sikap manajemen PT. Pos Indonesia yang akan melakukan PHK terhadap pekerja yang akan mengikuti aksi unjuk rasa dan mogok kerja, karena aksi unjuk rasa dan mogok kerja sebuah tindakan yang diperkenankan oleh konstitusi kita, serta dilindungi oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia.
“Harusnya manajemen PT. Pos Indonesia selaku perusahaan plat merah tidak melakukan tindakan intimidasi terhadap pekerjanya yang akan menyampaikan tuntutan untuk mengubah status kerjanya dan merealisasikan pembayaran THR 2025 bagi seluruh pekerja mitra, apalagi sampai ada ancaman PHK, itu sebuah tindakan pengkhianatan kepada anak bangsa yang sedang berjuang menuntut kerja layak dan terwujudnya keadilan diperusahaan.” Ujar Gofur
“Didukung oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), FSP ASPEK Indonesia akan terus mendukung perjuangan para pekerja mitra PT. Pos Indonesia untuk mewujudkan status kerja yang layak, bukan kemitraan seperti saat ini yang lebih mirip perbudakan” ujarnya
“Kami akan mengadukan perihal ancaman PHK kepada pekerja mitra yang akan dilakukan oleh manajemen PT. Pos Indonesia kepada Desk Ketenagakerjaan, Polda Metro Jaya sebagai sebuah tindakan Union Busting, sekaligus akan kami laporkan kepada Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, agar para direksi PT. Pos Indonesia segera diganti sebagai direksi di perusahaan milik Negara’ Lanjut Gofur
“Kami berharap ada audiensi antara manajemen PT. Pos Indonesia dengan para pekerjanya yang akan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja, sehingga bisa menemukan jalan tengah yang dapat membawa kebaikan untuk kedua belah pihak, dan apabila tetap manajemen tidak meresponnya aksi unjuk rasa dan mogok kerja akan tetap kita jalankan, bahkan akan kita lebarkan ke Istana Negara.” Tutup Gofur
