Sorotjakarta,-
Setelah membentuk Badan Restorasi Gambut pada Januari 2016 lalu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya untuk pemulihan lingkungan dengan memperpanjang BRG sekaligus menambah tugasnya untuk mempercepat rehabilitasi ekosistem mangrove. Tepat 23 Desember lalu, Presiden menetapkan beleid itu melalui perubahan nama BRG menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Kepala BRGM yang baru, Ir. Hartono, M.Sc. mengatakan bahwa tugas ini memang berat. Namun demikian ia optimistis dapat melakukannya, berbekal pengalaman mengawal restorasi gambut lima tahun sebelumnya (2016-2020). Hartono adalah Sekretaris BRG yang kini ditunjuk menjadi Kepala BRGM. Dalam menjalankan tugas yang diberikan untuk empat tahun ke depan, BRGM akan bekerja bersama lebih erat dengan Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Kementerian/Lembaga serta stakeholders lainnya.
“Sesungguhnya ada kaitan erat antara ekosistem gambut dan mangrove. Di beberapa pulau kecil bergambut di Riau misalnya, keberadaan mangrove penting untuk melindungi pulau dari abrasi. Kerusakan mangrove tentu jadi ancaman pula pada ekositem gambut yang ada karena kedua ekosistem ini banyak juga yang saling terhubung,” demikian disampaikan Hartono usai acara serah terima jabatannya dengan Kepala BRG 2016-2020, Ir. Nazir Foead, M.Sc di Jakarta 29/12/2020.
Dihubungi terpisah, Direktur Wetlands International Indonesia, Nyoman Suryadiputra mengatakan “Didalam mengelola ekosistem gambut dan mangrove, BRGM perlu mengacu pada komitmen pemerintah Indonesia terkait penurunan GRK karena ekosistem ini kaya karbon dan berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.”
Selain itu, tambah Nyoman, pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove merupakan pekerjaan lintas sektoral dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan swasta. BRGM, usul Nyoman, perlu menciptakan lokasi percontohan atau demo plot terkait restorasi gambut dan mangrove di provinsi prioritas.
Restorasi gambut yang dikawal BRG sejak 2016 menunjukkan hasil nyata di tingkat tapak. Tak kurang dari 835 ribuan hektare lahan gambut di kawasan konservasi, lahan masyarakat serta areal hutan tidak berizin telah dilakukan pembenahan tata air dengan maksud agar lahan gambut basah lebih lama. Sementara itu, asistensi teknis juga diberikan untuk 186 perusahaan perkebunan dengan luas wilayah yang masuk target restorasi 538.439 hektare (96,89% dari target).
