Sorotjakarta,-
Presiden Indonesia lahir dari suara hati nurani rakyat yang jujur dan adil, yang di selenggarakan dalam proses demokrasi secara langsung, umum, bebas dan rahasia di balik Tempat Pemungutan Suara.(TPS).
Namun, dalam proses demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan ke adilan, suara rakyat untuk memilih Presiden yang di inginkan akan mengalami cacat dan diskriminasi, apabila terjadi ketidaknetralan oknum Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI dan BIN yang banyak menggunakan fasilitas negara dan menggunakan kekuasaan, serta kewenangan yang melekat dalam jabatannya.
Kondisi ini dapat menciderai prinsip daulat rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam demokrasi untuk memilih Presiden sebagai representasi kedaulatan rakyat itu sendiri.
Sebagai komunitas yang peduli terhadap suara rakyat dalam proses demokrasi, maka kami mengajukan Petisi kepada pemerintah Indonesia. Acara penyampaian Petisi di gelar di kediaman Nugroho Djayusman, di Jakarta Selatan, Senin, 28/1/2019.
Pembacaan petisi di sampaikan oleh Nugroho Djayusman antaralain: 1 Mendesak netralitas TNI, Polri, BIN, dan semua Aparatur Sipil Negara dalam Pilpres 2019., 2.Mendesak agar seluruh Tempat Pemungutan Suara di jaga oleh para prajurit TNI Polri yang ikut berperan sebagai pengawal pesta demokrasi tahun 2019.
Demikian Petisi yang di sampaikan oleh Forum Peduli Netralitas dan Profesionalitas TNI, Polri dan ASN. Demi pemihan umum 2019 yang jujur dan adil.( yurike)
