Sorotjakarta,-
Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota bernama AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Putusan dijatuhkan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tidak sesuai prosedur. Terhadap putusan tersebut, AS telah mengajukan banding.
Sidang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB, dipimpin Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. turut hadir memantau proses dan menilai persidangan telah berjalan sesuai prosedur serta akuntabel.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan putusan ini bukti komitmen Polri menegakkan disiplin tanpa pandang pangkat atau jabatan. “Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Johnny menjelaskan, putusan PTDH dijatuhkan karena AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku. Di samping penegakan kode etik, penyelidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah diperiksa dan Polri berkoordinasi dengan LPSK terkait perlindungan saksi.
Perkembangan lain yang disampaikan: Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami informasi terkait dugaan makar. Sidang KKEP berikutnya dijadwalkan pekan depan dan akan diumumkan secara transparan kepada publik.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang. Kami mengajak masyarakat terus mengawal proses ini agar Polri semakin baik,” pungkas Johnny mengakhiri.
