Sorotjakarta,-
Setelah resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Wahyu Pudji Nugraheni, S.K.M., M.Kes., menyoroti pentingnya terobosan baru dalam sektor kesehatan di Indonesia. Dalam orasi ilmiahnya, ia secara khusus mengangkat tema mengenai optimalisasi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta demi mempercepat ekuitas atau kesamaan akses layanan kesehatan di seluruh penjuru tanah air.
Dr. Wahyu menjelaskan bahwa latar belakang pemilihan isu ini tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari belasan ribu pulau. Tantangan geografis ini menciptakan jurang pemisah (gap) yang nyata dalam hal pemenuhan fasilitas kesehatan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kita tahu Indonesia itu kan negara dengan 13.000 pulau lebih ya. Masih banyak wilayah-wilayah yang terpencil dan terluar. Dalam hal ini, perlu adanya terobosan. Terobosan agar seluruh masyarakat di wilayah Indonesia bisa mengakses layanan kesehatan dengan sama atau equity,” ujar Dr. Wahyu saat ditemui usai acara pengukuhan di Jakarta, 16 Juli 2026.
Keterbatasan Anggaran dan Solusi Kemitraan
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam pemerataan layanan ini adalah keterbatasan kemampuan pembiayaan dari pemerintah untuk sektor kesehatan. Oleh karena itu, sinergi dan kemitraan dengan pihak swasta dinilai menjadi kunci krusial yang tidak bisa ditunda lagi.
Melalui kemitraan yang optimal, pihak swasta diharapkan dapat ikut andil dalam berbagai aspek pembangunan kesehatan, mulai dari pembiayaan, penyediaan infrastruktur, hingga program digitalisasi layanan kesehatan. Langkah ini dipercaya mampu mempercepat distribusi fasilitas kesehatan secara adil, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali.
Tantangan JKN di Daerah Terpencil
Menanggapi kondisi jaminan kesehatan saat ini, Dr. Wahyu mengapresiasi capaian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini telah mencakup hampir 98 persen dari total populasi masyarakat Indonesia. Kendati demikian, kepemilikan kartu kepesertaan tersebut dinilai belum menjadi solusi mutlak jika tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.
Menurutnya, banyak daerah terpencil yang masyarakatnya sudah mengantongi kartu JKN, namun kesulitan mendapatkan pengobatan karena fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah mereka sangat terbatas atau bahkan tidak ada.
“Sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia, hampir 98 persen sudah terkaver JKN. Tapi untuk daerah-daerah terluar dan terpencil, walaupun sudah punya kartu JKN, faskesnya terbatas. Maka dari itu, perlu adanya terobosan kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan dasar di daerah terpencil dan terluar,” pungkasnya.
Melalui momentum pengukuhan guru besar ini, diharapkan pemikiran dan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan oleh Dr. Wahyu Pudji Nugraheni dapat segera diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan guna mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.(yr)
