Sorotjakarta,-
Polisi Golkar Papua Jois Kambu, SE.,M.Ling menegaskan setiap kader Golkar berkewajiban untuk mengamankan dan menyukseskan pelaksanaan Musda II Golkar Papua Barat Daya yang dijadwalkan akan di laksanakan pada tanggal 22 November 2025.
Penegasan ini sekaligus menanggapi rencana aksi demo damai yang di rencanakan oleh Aliansi Pemilih Partai Golkar ujar bung JK sapaan akrab Jois Kambu.
Menyikapi Peryataan melalui tagline dari aliansi ini yang mengatakan bahwa menolak intervensi Musda Golkar Papua Barat Daya (PBD) dan memilih Ketua Golkar di luar kader, dan meminta DPP Golkar mengutamakan Kader Golkar.
Menyikapi pernyataan ini saya ingin sampaikan bahwa, setiap tahapan konsolidasi organisasi, itu sudah tertuang dalam AD/ ART, PO, Juklak, dan Juknis Partai Golkar, misalnya Calon Ketua DPD Provinsi, atau Calon Ketua DPD Kab/ Kota di Luar Kader Golkar. Jika ada arahan DPP Partai Golkar yang bersifat strategis, karena kebutuhan organisasi dan diluar dari konstitusi golkar maka ketua umun selaku mandataris Munas akan mengekuarkan diskresi ketua umum yang bersifat tertulis terhadap calon yang bersangkutan dan Itu diatur di dalam konstitusi organisasi Partai Golkar.
“Jadi terkait rencana demo dari aliansi ini, setelah kami deteksi teryata ini aliansi ilegal yang tidak pernah terdaftar dalam struktur In body Partai Golkar.” ujar JK wakil ketua, mantan Plt Ketua Golkar Maybrat dan Tambrauw ini.(yr)
