Sorotjakarta,-
Dalam rangka Penghitungan Suara Ulang (PSU) penentuan gubernur terpilih Provinsi Papua yang tinggal beberapa hari lagi, Wakil Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) Izak Hikoyabi mengeluarkan pernyataan antaralain:
Meminta kepada seluruh masyarakat Papua untuk menahan diri menjaga kedamaian dan tidak terpropokasi oleh hal-hal di luar mekanisme hukum yang ada.
Semua pendukung dihimbau agar menciptakan kondisi aman damai dan sejuk bagi seluruh masyarakat Papua.
“Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah norma-norma kedamaian, norma kesejukan, norma dan etika kedamaian perlu dipupuk perlu ditingkatkan perlu menjadi modal dasar kita untuk membangun masyarakat yang sadar akan kedamaian yang sadar akan keberagaman yang harmonis yang cinta damai yang cinta persatuan dan kesatuan,” harap Izak Hikoyabi.
Dikatakannya, Perbedaan itu adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi didalam perbedaan itu kita menciptakan kedamaian di dalam perbedaan itu kita menjadi agen-agen pembaharuan menjadi agen inspirmasi untuk terus melakukan upaya yang baik, upaya yang konfrehenship dengan tetap memelihara kerukunan ummat beragama tetap menjaga stabilitas keamanan di wilayah, tetap menjaga kondusifitas didalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
“Karena itu dari Papua kami meminta seluruh komponen bangsa di tanah Papua tetap hidup dalam nuansa damai.” Ujarnya.
Kita telah menghabiskan banyak uang untuk melaksanakan PSU di tanah Papua, Pilkada yang berjalan normal saja begitu banyak dana dipergunakan oleh penyelenggara Pemilu. kemudian kita masuk ke PSU juga demikian, karena itu kita berharap agar tidak ada lagi PSU susulan, kita minta kepada pemerintah pusat apa yang sudah menjadi pilihan rakyat agar dapat dipertimbangkan sebaik mungkin karena rakyat Papua hari ini membutuhkan pemimpin, rakyat Papua hari ini membutuhkan pembangunan dan rakyat Papua hari ini membutuhkan perhatian serius melalui pemimpin yang sudah mendapatkan amanah dari rakyat itu sendiri.
Anggaran yang begitu besar yang dipakai untuk pemilihan umum kepala daerah baik secara formal maupun pasca putusan MK, di samping itu masih banyak program masyarakat yang belum dilaksanakan oleh pemerintah, karena itulah diminta dan dihimbau kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan sebaik mungkin agar setelah pengumuman oleh KPU Provinsi Papua
diharapkan pemerintah pusat untuk memberikan diskresi bahwa PSU sudah cukup dilaksanakan dengan menghabiskan ratusan milyar di tanah Papua.
Kami juga berharap tidak ada lagi PSU, tidak ada lagi hal-hal yang lain, yang ada adalah pemerintah memberikan kepastian dan memberikan kebijakan terhadap Gubernur terpilih secepatnya dilantik agar segera mengurus kepentingan rakyat Papua, mengurusi pembangunan untuk lima tahun ke depan.
Di sisi lain kalaupun ada konflik dalam pelaksanan PSU agar segera ditangani satu sama lain, hidup dalam suka cita hidup dalam kedamaian, selesai pemilihan kita kembali mengurus rakyat Papua untuk sejahtera, rakyat berdaulat menikmati kesejahteraan, rakyat berdaulat menikmati kemakmuran, rakyat sejahtera menikmati kedamaian, rakyat Papua membutuhkan sentuhan pembangunan, sentuhan kasih menembus perbedaan, sentuhan kebijakan yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat di Papua.
Pendekatan kesejahteraan adalah bagian penting untuk menciptakan Papua maju, Papua damai, Papua sejahtera, Papua berkeadilan dan Papua sebagai simbol kemajuan Indonesia.
“Dari Tanah Papua kami minta kepada Presiden untuk segera melantik Gubernur terpilih sesuai dengan hasil penetapan KPU Provinsi Papua yang tinggal hitungan hari ini,” harap wakil Ketua Pokja Agama MRP Papua.
