Sorotjakarta,-
Jelang tahun ajaran baru 2024-2025, Rektor Universitas Panca Sakti Zahruddin SE., MM., Ph.D. meminta kepada Pemerintah terkait penerimaan mahasiswa baru antar perguruan tinggi negeri dan swasta disetarakan sehingga dapat tercipta keseimbangan baik dari segi mutu dan kualitas.
“Pemerintah harus memberikan aturan-aturan main yang jelas kepada perguruan negeri dalam penerimaan mahasiswa baru, jadi berikanlah sampai 3 gelombang, jangan sampai 6 gelombang seperti sekarang ini, jangan jadi kapal keruk.” Kata Rektor di ruang kerjanya, Rabu, 7/2/2024.
Rektor menilai selama ini perguruan tinggi negeri menguasai penerimaan mahasiswa baru dalam setiap tahun ajaran baru dengan membuka pendaftaran hingga bulan Juni.
Hal tersebut menjadi persoalan serius di kalangan anggota APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) jelang penerimaan mahasiswa baru hingga seluruh anggota meminta kepada pemerintah agar persoalan penerimaan mahasisa baru pada perguruan negeri dirampingkan.
“Penerimaan mahasiswa di perguruan negeri kan selama ini sampai bulan Juni, lalu Juli diberikan hak dan wewenang kepada swasta.” Terang Rektor lagi.
Menurutnya, ada sekitar 5 jutaan orang kuliah di swasta, jadi bagaimana agar anak bangsa ini juga mendapatkan peningkatan mutu di perguruan tinggi swasta agar lebih baik dan sejajar mutu dan kualitasnya.
“Penerimana mahasiswa baru swasta itu adalah sisa dari penerimana mahasiswa baru negeri, yang tentunya akan berdampak ke mutu.” Kata Rektor
Lebih lanjut kata Rektor, bahwa
biaya membinaan bagi perguruan tinggi swasta itu lebih tinggi dari pada negeri, misalkan, negeri mendapatkan persoalan cepat diselesaikan namun sebaliknya swasta harus diarah-arahkan lagi.
Dikonfirmasi terkait Kartu Indonesia Pintar untuk Perguruan tinggi swasta, ia berharap pemerintah akan lebih meningkatkan lagi penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) bagi swasta yang sebelumnya lebih didominasi oleh negeri.
“Kami minta KIP lebih ditingkatkan lagi untuk swasta, yang selama ini 30% menjadi fifty-fifty.” Kata Rektor lagi.
Kami berharap kepada pemerintah, siapapun yang akan memimpin Indonesia kedepan agar memperhatikan hal tersebut, sesuai dengan debat terakhir dari semua paslon Pilpres 2024 yang membahas pendidikan.
“Sesuai debat terakhir masalah pendidikan, anggaran pendidikan harus ditingkatkan, kami yang bergerak di perguruan tinggi swasta meminta agar KIP dan bantuan lainnya perlu di tingkatkan lagi, sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta.” (yr)
