Sorotjakarta,-
Belum selesai gelombang dan reaksi civitas akademika dalam mengkritik masa depan demokrasi di republik ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diduga malah membuat situasi semakin gaduh dan keruh. Dalam statementnya yang bernada insinuatif kepada civitas akademika, Bahlil menuduh ada skenario yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu.
“Ini skenario, ini kita sudah paham sebagai mantan aktivis,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com pada Senin (5/2/2024).
Gelombang kritikan bermula dari sikap pernyataan akademisi dimulai dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024. Kemudian, disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan diikuti beberapa kampus lainnya.Yang terbaru, ada civitas akademika Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Merespon pernyatan Bahlil tersebut, Ketua Advokasi dan Hukum LBH Arya Wiraraja, Musthafa mengutuk keras tuduhan Bahlil tersebut
“Kami mengutuk keras tuduhan Bahlil terhadap civitas akademika yang seolah-olah pemerintah imun dan anti kritik. Padahal kita fahami bersama bahwa kampus merupakan salah satu instrumen atau alat ukur guna mengontrol sehat tidaknya sistem demokrasi di republik ini.” Kata Musthafa pada sorotjakarta.com, Kamis, 8/2/2024.
“Harusnya pemerintah berterimakasih kepada civitas akademika yang mewakili kegelisahan rakyat guna menyampaikan aspirasi dan kritik yang konstruktif.” Tambah Musthafa lagi.
“Dalam sistem demokrasi harusnya negara melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat karena hal demikian merupakan amanah konstitusi yaitu pasal 28E ayat 3 UUD RI 1945, bukan sebaliknya.” Pungkas lowyer muda asal Madura tersebut.11
