Sorotjakarta,-
Ketua Bidang BPD HIPMI Provinsi Papua Barat Daya, Thomas Baru, S.Sos, menyampaikan kehadirannya di Rakernas HIPMI XVIII Di Tangerang Banten.
“Kami dari Papua Barat Daya hadir di acara ini sekitar sepuluh orang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, dimana untuk Rakernas HIPMI kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada DPP HIPMI terkait pembangunan yang ada di Papua, ” ucapnya saat ditemui awak media di ICE BSD Tangerang, Rabu malam (30/08/2023).
Lebih lanjut Thomas menjelaskan khusus Papua dalam hal pembangunan masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia, oleh karena itu butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Kami di Papua khususnya orang Papua asli di bidang pembangunan masih tertinggal jauh, misalkan seperti punya toko, ruko, dan lain-lain, itu bukan punya orang asli Papua, tetapi didominasi oleh orang luar Papua, ” ujarnya.
Menurut Thomas, fakta yang terjadi memang demikian adanya kondisi di Papua saat ini, jauh dari yang selama ini digembar gemborkan bahwa pembangunan merata di Papua.
” Saya bicara ini fakta, dan saya contohkan seperti dunia konstruksi yang saat ini saya geluti bersama teman-teman, kita orang Papua asli, kadang hanya menjadi penonton, kita tidak mengerjakan proyek yang nilainya besar – besar. Banyak Peraturan presiden, dan lain-lain dibidang konstruksi, tapi itu semua tidak berlaku, tidak ada realisasi di lapangan, “ujarnya.
Hal – hal lainnya lagi, kata Thomas, banyak kunjungan yang dilakukan Pak Jokowi ke Papua, tapi belum ada hal – hal yang konkrit, bahkan kunjungan hingga tujuh kali, tetapi semuanya biasa – biasa saja.
” Semua tidak sesuai dengan Fakta, dan itu kenyataan, “ucapnya.
Thomas menyebutkan terkait Rakernas ini, ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu mengenai kerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang ada di Papua seperti LNG Tangguh dan lain-lainnya, dimana setidaknya ada teman – teman Hipmi yang terlibat dan ada disitu.
” Kemudian BUMD, setidaknya teman-teman HIPMI harus ada disitu, tapi selama ini kami tidak dilibatkan sama sekali, oleh karena itu kita akan diskusikan di Rakernas ini untuk bagaimana caranya agar hal ini bisa di dorong oleh teman-teman Hipmi, sehingga teman-teman Hipmi di Papua Barat mereka bisa ambil bagian disitu juga, “ujarnya.
Selain sebagai Ketua Bidang di Hipmi Papua Barat Daya, Thomas juga menjadi Bacaleg 2024, dari Partai Perindo untuk Dapil 6 Provinsi Papua Barat Daya.
” Saya terpanggil karena melihat kondisi pembangunan Papua yang saat ini masih jauh tertinggal, terutama orang – orang Asli Papua yang bergerak dibidang Kontraktor, oleh karena itu saya maju sebagai Bacaleg karena lewat inilah kita bisa menyuarakan segala hal, “ujarnya.
Tambah Thomas, dirinya mengharapkan untuk proyek yang nilainya sepuluh milyar kebawah dikhususkan untuk para pengusaha orang asli Papua.
” Saya dan teman-teman duduk berdiskusi mengenai hal ini untuk menyuarakan dalam bentuk regulasi, jadi tidak ada aturan yang mengatur terutama bicara aturan otonomi khusus, jadi seperti yang sebutkan tadi harus ada peraturan untuk proyek di bawah sepuluh milyar dikhususkan untuk orang asli Papua, sedangkan non Papua tidak boleh ambil, dan ini tidak ada aturannya sama sekali, “ujarnya.
Selama ini pembangunan di Papua hanya keliatan di perkotaan tetapi di desa – desa tidak tersentuh sama sekali, padahal anggaran untuk ini besar.
Harapan saya semoga di Rakernas ini, program – program dari setiap daerah yang kami usulkan harus ditindaklanjuti, tidak hanya sebatas wacana, dan harus didorong kepada pemerintah dan hasilnya nyata bisa kita lihat, “pungkasnya.(bdi)
