Maret 6, 2026

Sorotjakarta,-
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus 2019 hingga kini seolah surut di tengah hantaman pandemi Covid-19, namun dibalik hantaman pandemi, pemerintah terus bekerja dan bergerak untuk memindahkan Ibu kota.

Bahkan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah menilai bahwa pemindahan Ibukota menjadi langkah yang tepat khususnya di bidang investasi.

Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi mengatakan bahwa sikap Jokowi yang ceria ketika bicara soal penjualan tanah para warga di Kalimantan dengan isu pemindahan ibu kota bukanlah karakter pemimpin yang mengerti nilai historis.

Bahkan, pernyataan Jokowi ternyata dibantu sejumlah pendukungnya seperti Prabowo Soebianto soal pemindahan Ibukota.

“Jokowi dan Prabowo masih tak lupa atas rusaknya alam oleh pengerukan SDA ugal-ugalan bukannya meminta maaf malah sama-sama semangat memindahkan Ibukota ke Kalimantan,” ujar Farkhan melalui rilisnya, Jumat, 3/9/2021

Farkhan menyebut, pemindahan ibu kota di tengah situasi pandemi seperti ini harusnya menjadi agenda yang bisa ditunda terlebih dahulu, pemerintah sebaiknya fokus dalam penanganan kelaparan dan kesusahan rakyat.

“Bagaimana kharisma bisa ampuh, mengajak rakyat bicara di awang-awang soal pemindahan ibu kota, sementara perut dan nyawa rakyat masih dibuat tak nyaman oleh covid” ujar Farkhan.

Menurut BMI, Kalimantan adalah pulau yang selama ini memberikan semuanya untuk dunia baik pepohonan, hutan dan sumber daya alam lain namun balasannya kini Kalimantan diwacanakan menjadi tumpahan Jakarta dengan berbagai aneka persoalannya.

“Tentu saja kita melihat ini sebagai wacana yang menambah polemik, mengganggu fokus kita dalam menjaga laju demokrasi dan penanganan covid, memporakporandakan apa yang sudah dilakukan Jakarta untuk Indonesia dan menambah penderitaan Kalimantan” ujar Farkhan.

BMI mengibaratkan pemindahan Jakarta dengan pemindahan tanggung jawab keluarga dari laki-laki pertama yang sudah lemah dengan diberikan kepada anak kedua yang perempuan dan lebih tak berdaya.

“Kami benar-benar tak mengerti kenapa rapat kabinet selalu dipenuhi kabut kepentingan pribadi termasuk soal issue ini” tegas Farkhan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *