Lagi Gugatan PKPU Di Tolak, Saatnya Fokus Untuk MeMiles Yang Lebih Dahsyat

Lagi Gugatan PKPU Di Tolak, Saatnya Fokus Untuk MeMiles Yang Lebih Dahsyat

Sorotjakarta,-
Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali pada hari ini, Rabu, 25/11/2020 menolak gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) nomor 349/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga JktPst atas nama Pemohon (Penggugat), masing-masing; Newfone Arthur Rumimpunu SH, Lindawaty, dan Mantiasa Pardede terhadap Tergugat/Termohon PT Kam and Kam. Pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim dihadiri seorang pengacara Pemohon dan dua orang pengacara Termohon serta disaksikan Fransiska L Warouw (Ketua Keluarga Besar Memiles Indonesia/KBMI), Epaphroditus Ph M (Anggota KBMI dan Wartawan), Rita Kasmawati (Anggota KBMI) serta sejumlah hadirin lainnya. Pengacara Termohon yang hadir dan turut menjadi saksi adalah RM Nico Hananta Putra SE SH dan Hasan Basri Koto SAg SH MH.

Putusan majelis hakim ini selaras (menolak) dengan putusan untuk nomor 348 dan 350 dua hari sebelumnya, Senin, 23 November 2020 yang diajukan Farahlisa Regina Mokodompit dan Neneng Andriani untuk nomor 348 serta nomor 350 masing-masing; Priyani, Tuti Herlinda, dan Meiry Verdiana Ketiga nomor perkara PKPU ini resmi didaftarkan di PN Jakarta Pusat pada 26 Oktober 2020.

Putusan ditolaknya gugatan Pemohon oleh Majelis Hakim Niaga pada PN Jakarta Pusat juga telah dilakukan sebelumnya, yaitu untuk nomor perkara 169, 227, dan 229. Satu-satunya gugatan pemohon yang dicabut adalah di nomor perkara 298. “Pengadilan tidak menolak berapa pun gugatan perkara yang diajukan Pemohon. Tetapi, berapa pun gugatan perkara yang diajukan Pemohon dengan pokok persoalan yang sama, sejumlah itu juga akan ditolak majelis hakim,” tegas Eko Suprianto SH kepada awak media usai mengikuti pembacaan putusan.

Pada sidang (terakhir) ini tidak tampak mencolok customer-customer yang mengenakan kemeja/t-shirt warna hitam, kuning, biru, dan putih seperti pada sidang-sidang sebelumnya. “Pembatasan kehadiran customer untuk mematuhi himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan, karena khususnya DKI Jakarta masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” tegas Fransiska L Warouw kepada pers.

Sementara Sekjen KBMI Andi MR dengan tegas mengatakan, “Dengan demikian maka tidak ada lagi hak bonus hadiah bagi mereka yang sudah resmi kalah di mata hukum.”

“Itulah konsekuensinya sebagaimana mereka bisa saja mengambil alih hak kita semua jika mereka menang.” Jelas Andi

“Saatnya mari fokus tuk MeMiles yang lebih dahsyat
Merdeka, jangan biarkan kedzoliman terpelihara di negeri tercinta.” Tegas Sekjen KBMI

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan